Potensi Politik Uang di Pilkada 2024 Dinilai Lebih Rawan, Bawaslu Jogja Luncurkan Gerakan Anti Politik Uang

Bawaslu Kota Yogyakarta launcing gerakan anti politik uang, Rabu (25/8/2024)

INDOZONE.ID - Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andie Kartala, menyebut potensi politik uang di pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang, diperkirakan lebih besar ketimbang pelaksanaan pada Pilpres pada Februari yang lalu.

Menyikapi kondisi tersebut, Bawaslu Kota Yogyakarya telah melaunching gerakan anti politik uang. Acara ini juga dihadiri Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib.

"Kalau kami lihat di pilkada nanti akan lebih besar potensinya, karena transaksional terkait politik uang ini tensinya maupun fanatisme pemilih kepada paslon cukup tinggi," ujar Andie kepada wartawan usai melaunching Gerakan Anti Politik Uang Tingkat Kemantren se-Kota Yogyakarta, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga: KPU DIY Paparkan 14 Paslon Bupati dan Walikota Yogyakarta Siap Ramaikan Kontestasi Pilkada 2024, Ini Dia Daftarnya

Untuk itu, dia menilai perlu terus dilakukan kegiatan sosialisasi pengawasan Pilkada mendatang, terhadap peran partisipatif masyarakat.

Sosialisasi tersebut terkait money politik, berita hoaks, dan lainnya.

Karena itu, pihaknya berkomitemen untuk menggandeng dan mengajak stakeholder di tingkat kemantren, kelurahan, maupun di tingkat pemerintah kota, untuk bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan Pilwalkot Yogyakarta.

Baca Juga: Bawaslu DIY Klaim Coklit Rampung 100 Persen, Ini Hasilnya

Tujuannya tak lain lagi guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran terkait dengan politik uang.

"Untuk itu, hari ini kami mengajak para Mantri Pamong Praja di tingkat Kemantren dengan menandatangi perjanjian. Nantinya mereka bisa menyampaikan ke tingkat kelurahan di bawahnya, untuk bersama-sama mengajak masyarakat menolak politik uang yang kemungkinan bisa terjadi dalam proses tahapan pilkada," harapnya.