Pertambangan di Indonesia Perlu Pengawasan Aktif dari Pemerintah

Warga menggelar aksi demo menolak tambang galian c ilegal di Provinsi Maluku.

INDOZONE.ID - Aktivitas pertambangan di Indonesia semakin meluas dan sering menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.

Dampak tersebut meliputi pencemaran, kerusakan lingkungan, polusi, dan masalah kesehatan seperti penurunan kualitas air bersih, ancaman longsor, dan debu yang mengganggu.

Contoh konkret termasuk di Kabupaten Banyuwangi, di mana pertambangan ilegal merusak jalan dan menyebabkan polusi debu.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir Effendi Jadi Ketua Tim Kelola Tambang, Ini Alasannya

Di Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, eksploitasi berlebihan oleh perusahaan tambang memicu kekhawatiran lingkungan di kalangan masyarakat.

Menurut Rizki M Fauzi dari Universitas Padjadjaran dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Masalah Konflik Pertambangan di Indonesia, mengemukakan soal konflik terkait pertambangan meningkat setiap tahun. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi aktivitas tambang sesuai UU No. 4 Tahun 2009 yang mewajibkan Izin Usaha Tambang (IUP).

PUSHEP (Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan) telah mencatat, setidaknya pada tahun 2014, terjadi permasalahan dalam sektor pertambangan.

Baca Juga: Terima Tawaran Izin Tambang, Muhammadiyah Gandeng Pihak Ketiga Bentuk Badan Usaha

Di antaranya adalah IUP bermasalah, ketidakkonsistenan pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang, tata kelola yang tidak baik dan akrab dengan penyimpangan, penerbitan praktik pertambangan ilegal, hingga membiarkan mafia dan korupsi dalam usaha pertambangan.

Oleh karenanya, pemerintah boleh mementingkan kegiatan investasi melalui pertambangan, tetapi pemerintah harus memastikan masyarakat dan lingkungan tidak mengalami dampak serius yang merugikan bagi kehidupan masa kini dan masa yang akan datang.

Banner Z Creators.