Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo diretas seminggu sebabkan banyak fasilitas pemerintah jadi terganggu (ANTARA)
INDOZONE.ID - Kasus Pusat Data Nasional (PDN) Kominfo yang mengalami gangguan sejak Kamis (20/06/24) lalu menjadi topik hangat perbincangan di media sosial. Kepala Badan Siber dan Sandi negara (BSSN), Hinsa Siburian, menyampaikan gangguan yang terjadi disebabkan oleh ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware.
Pihak yang menyebarkan ransomware melalui darkweb meminta tebusan sebanyak 8 juta dollar AS atau setara dengan Rp. 131, 2 milyar. Menfominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya tidak akan menuruti permintaan hacker. Yang mengerikan, peretasan tersebut kabarnya menyebabkan banyak informasi yang dimiliki warga negara Indonesia jadi bocor. Selain itu, banyak layanan pemerintah yang terganggu karena peretasan PDN.
Ilustrasi Hacker (Freepik)
Berikut ini dampak besar akibat gangguan PDN selama seminggu pada layanan pemerintah.
- Ribuan paspor belum bisa tercetak, layanan percepatan paspor dan pengambilan paspor terhambat.
- Khusus pemain sepak bola diaspora, jika paspor mengalami expired dalam waktu dekat ketika residensi (masa tinggal) habis, maka bisa mengalami deportasi. Untuk memperpanjang masa tinggal diperlukan paspor. Jika tidak mengurus residensi maka pemain diaspora bisa mengalami deportasi.
- Data sekitar 800 ribu mahasiswa penerima KIPK hilang, dikabarkan tidak ada back up file.
- Pendaftaran Beasiswa Pendidikan Indonesia terpaksa mundur (beasiswa untuk dosen ke LN), padahal jadwal mulai kuliah tidak bisa diundur.
- Masih berkaitan dengan beasiswa untuk dosen, ada kemungkinan penerima beasiswa mengalami keterlambatan pencairan.
- Aplikasi Srikandi untuk pengarsipan nasional masih belum bisa diakses.
- Verifikasi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai daerah jadi terganggu.
- Sertifikasi halal UMKM terlambat karena portal https://ptsp.halal.go.id
- Mahasiswa dan perguruan tinggi kesulitan mengakses NISN, padahal NISN diperlukan untuk verifikasi data mahasiswa baru.
- Hilangnya data di 282 layanan kementrian. Sementara itu, hanya 44 layanan kementrian yang punya back-up.
- Surat menyurat di berbagai pemkot dilakukan secara manual.
- Jamaah umrah terancam gagal berangkat ke Mekah karena masalah paspor dan visa.
- Antrean panjang di imigrasi bandara karena proses tanda tangan manual oleh petugas.
- Pendaftaran KIPK untuk jalur mandiri terhambat karena tidak bisa sinkronisasi data.
- Pengajuan jenjang jabatan akademik untuk PTS lewat https://elkite-lldikti3.kemdikbud.go.id sedang ditutup dari tanggal 20 Juni 2024 lalu.
- Registrasi NPWP terkena dampak.
- WNA yang akan bekerja di Indonesia tidak bisa membuat NPWP karena terkendala imigrasi.
- Website Otorita Ibukota Nusantara (IKN) sempat mengalami gangguan karena gangguan PDN.
- Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) tidak bisa diakses. Biasanya website ini dipakai ibu-ibu kader untuk mendata calon pengantin dan ibu hamil. Gangguan tersebut menyebabkan tidak bisa input dan update data.
- Ijazah SD, SMP, SMA sederajat molor penulisannya karena website NISN tidak bisa diakses.