Temui PJ Gubernur Papua Selatan, Ini Permintaan Masyarakat Asiki

Rapat koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. (Z Creators/Yerid Taopan)

INDOZONE.ID - Rapat koordinasi PJ Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dengan perusahaan PMA/PMDN tentang CSR (Corporate Social Responsibility) dan permasalahannya di Asiki, Distrik Jair, Boven digoel, Papua, digelar Rabu 19 Juni 2024. 

Salah satu pemilik hak ulayat di Boven digoel, minta perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan mereka, yang tidak berjalan sesuai ekspektasi di daerah lahan sawit, dibenahi.

Salah satu masyarakat Getentiri, Petrus Ndik Dinggon. (Z Creators/Yerid Taopan)

Salah satu masyarakat Getentiri, Petrus Ndik Dinggon, menyatakan CSR merupakan pembangunan umum yang diwajibkan pemerintah terhadap perusahaan. Akan tetapi, pertanyaannya adalah apa yang sudah diberikan perusahaan kepada pemilik hak ulayat.

Baca Juga: Membelot ke KKB, Eks Anggota TNI Tewas Ditembak di Papua!

Petrus pun mencurahkan isi hatinya kepada Apolo Safanpo terkait itu dan masalah pendidikan di daerahnya.

"Ini sudah tidak sesuai kontrak kerja sama dengan perusahaan karena penyerapan tenaga kerja lokal tidak ada," ungkap Petrus, Jumat (21/6/2024).

Dia juga menyatakan, kehidupan sehari-hari masyarakat Papua makin sulit. Sebab, pembukaan lahan oleh perusahaan mengganggu mata pencaharian masyarakat Papua yang erat dengan alam. 

Baca Juga: TNI-Polri Duduki Markas KKB di Paniai Papua, Beragam Senjata dan Drone Disita

Padahal, hadirnya perusahaan diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Akan tetapi, kenyataan tidak sesuai ekspektasi.

PJ Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. (Z Creators/Yerid Taopan)

Sementara itu, Apolo Safanpo mengungkapkan, pendidikan di Papua Selatan merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Jadi, jika ada permasalahan, semua pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi supaya tidak mengorbankan masa depan anak-anak.

Selain pendidikan, masalah lain juga dibicarakan dalam pertemuan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat ini. Setelahnya, pembicaraan dalam pertemuan ini akan ditindaklanjuti, lalu dicarikan solusi terbaiknya.