Heli Water Bombing BNPB Dikirim untuk Padamkan Kebakaran di TPA Sarimukti

Heli water bombing dikirimkan BNPB untuk melakukan pemadaman api di lokasi kebakaran TPST Sari Mukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

INDOZONE.ID - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menurunkan satu unit heli water bombing, guna menangani kebakaran di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (25/8/2023).

Pengerahan helikopter ini sebagai respons atas permintaan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Menindaklanjuti permintaan dari Gubernur Jawa Barat, hari ini satu unit heli water bombing BNPB sedang persiapan untuk melakukan pemadaman api dari udara di TPST Sari Mukti, Kabupaten Bandung Barat," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangannya disiarkan di Jakarta.

Baca Juga: Api Tak Kunjung Padam, Pemerintah Bandung Barat Tetapkan Kebakaran TPA Sarimukti Darurat Bencana

Menurutnya, curah hujan yang sangat rendah juga memicu bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jabar.

Sebanyak 15 wilayah administrasi kabupaten atau kota mengalami karhutla. Teridentifikasi 39 kecamatan yang tersebar di 15 kabupaten, terdampak karhula dari 1 Januari hingga 23 Agustus 2023.

Berdasarkan laporan dari BPBD Provinsi Jawa Barat, kelima belas wilayah terdampak kebakaran, yaitu Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sumedang, Majalengka, Bandung Barat, Cirebon, Kuningan, Garut, Bandung. Sedangkan wilayah kota, daerah terdampak mencakup Kota Sukabumi, Cimahi, Bandung dan Bogor.

Baca Juga: 12 Ribu Jiwa Terdampak Asap Tebal Kebakaran TPK Sarimukti, Ridwan Kamil Minta Bupati Nyatakan Status Darurat

Kerugian dampak kebakaran tercatat lahan pertanian seluas 156 hektar.

"Menyikapi potensi bahaya karhutla, pihak BPBD Provinsi telah melakukan koordinasi dengan BPBD se-kabupaten dan kota di wilayahnya. Koordinasi juga dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya menyangkut antisipasi kerugian lahan warga," ujar Abdul.

Selain itu, BPBD provinsi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait berupaya untuk melakukan pencegahan dini mengantisipasi dampak meluas karhutla.