Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto .
INDOZONE.ID - PDI Perjuangan (PDIP) membantah anggapan yang menyebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam Rakerda DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat pada hari Selasa (4/7/2023).
"Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Jadi, itu saya luruskan. Itu tidak benar," tegas Hasto dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Baca Juga: Dikritik Politisi Senior PDIP, Gibran: Terima Kasih Masukannya
Hasto menjelaskan bahwa tindakan Jokowi terkait dengan tidak menyebutkan nama bakal capres adalah untuk memastikan situasi nasional tetap aman dan kondusif menjelang pergantian kepemimpinan nasional.
"Pak Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai presiden, hanya ingin memastikan agar proses pergantian kepemimpinan ke depan berjalan dengan baik," katanya.
PDI Perjuangan melalui Rakernas III telah menyatakan bahwa kebijakan, warisan, dan program kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo.
Dalam rangka menjaga situasi nasional yang kondusif tersebut, PDI Perjuangan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Presiden dalam bersikap baik terhadap semua bakal capres yang ada.
"Jadi, kami dukung sikap Pak Presiden Jokowi," imbuh Hasto.
Hasto menegaskan bahwa sebagai seorang kader PDI Perjuangan, Jokowi tentu sejalan dengan kebijakan partai. Ini terlihat dari arahan-arahan yang diberikan oleh Jokowi dalam Rakernas III PDI Perjuangan, di mana ia mengarahkan bagaimana kemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres harus dicapai.
Baca Juga: Survei Terbaru Populi Center: Elektabilitas Ganjar Naik, Prabowo Turun
"Tugas kami menjabarkan arahan-arahan dari Presiden Jokowi tersebut yang sangat baik, yang sangat konstruktif bagi pemenangan PDI Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo ini, dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai keluarga besar PDI Perjuangan,” ucap dia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA