Ini Daftar 10 Poin Perppu Pemilu yang Diserahkan Mendagri!

Ilustrasi surat suara pemilu (ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyerahkan 10 poin materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7/2017 tentang pemilu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (15/3/2023).

Adapun 10 poin Perppu Pemilu yang disampaikan Tito dalam rapat di Komisi II DPR, adalah pertama, Pasal 10a mengenai pengaturan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di provinsi baru.

Tito menyebut, pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU provinsi di provinsi baru pada masa transisi, serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali.

Baca Juga: Ketua KPU Tegaskan Pemilu Bakal Digelar 14 Februari 2024

Poin dua, lanjut Tito, yakni Pasal 92a tentang pengaturan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di provinsi baru.

“Pengaturan mengenai mandat pembentukan Bawaslu, mulai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu provinsi di provinsi baru pada masa transisi, serta mekanisme pengangkatan untuk pertama kali,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Poin tiga, yaitu Pasal 117, penyesuaian usia untuk Badan Adhoc pengawas pemilu untuk mengakomodir kesulitan Bawaslu dalam rekrutmen lembaga Adhoc.

"Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia 21 tahun dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 tahun dengan persetujuan Bawaslu kabupaten/kota," ungkap Tito.

Poin empat, Pasal 173 tentang syarat partai politik pemilu. Berdasarkan Pasal 173 Ayat 2 huruf b dan huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa syarat parpol peserta pemilu adalah memiliki kepengurusanm di seluruh wilayah provinsi dan kantor tetap.

“Mengingat parpol membutuhkan waktu untuk pembentukan kepengurusan dan sarana pendukung lainnya diperlukan pengaturan mengenai pengecualian syarat kepengurusan dan kantor tetap partai politik di provinsi baru,” tutur Tito.

Poin lima, adalah Pasal 179 tentang nomor urut partai politik. Tito mengungkapkan, partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019

“Atau mengikuti penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu bersama dengan partai baru yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dan dihadiri oleh wakil partai politik,” ungkapnya.

Poin enam, Pasal 186 tentang jumlah kursi dan dapil DPR RI pada provinsi baru. Tito mengatakan, sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pembentukan 4 daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat, maka diperlukan penyesuaian terhadap jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI.

“Poin tujuh, yaitu Pasal 243 tentang penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi. Poin ini mengatur soal antisipasi karena belum terbentuknya pengurus parpol di tingkat provinsi pada empat daerah otonomi baru di wilayah Papua dan Papua Barat,” ungkap Tito.

“Maka diatur mekanisme penetapan bakal calon anggota DPRD provinsi oleh pengurus parpol tingkat pusat,” imbuhnya.

Kemudian poin delapan, yaitu Pasal 276 tentang perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu, penetapan daftar calon tetap, anggota DPR, DPD, DPRD provinisi, DPRD kabupaten/kota, dan penetapan paslon presiden dan wakil presiden.

Lalu poin sembilan, yakni Pasal 568a tentang kebutuhan untuk antisipasi pelaksanaan pemilu wilayah ibu kota Nusantara.

Tito mengungkapkan, pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam UU 3 Tahun 2022 tentang IKN ditetapkan pada 15 Februari 2022 tetap berpedoman pada ketentuan dalam UU Pemilu

“Jadi tetap sama, karena memang di IKN ini belum ada penduduknya dan juga belum ditetapkan sebagai ibu kota negara,” jelasnya.

Kemudian poin ke sepuluh berisi tentang perubahan lampiran undang-undang. Adapun 10 poin Rancangan Perppu Pemilu itu diserahkan langsung oleh Tito kepada Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Baca Juga: Partai Demokrat Harap Pemilu 2024 Fair Play, AHY: No Justice, No Peace!

"Selanjutnya, sesuai dengan agenda yang kita sepakati kita masuki agenda penyerahan rancangan Perppu dari pemerintah kepada Komisi II DPR RI," ujar Doli.

Artikel Menarik Lainnya:

• Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Ngga Banget buat Ketum Partai Demokrat AHY
• AHY: Dunia Akan Pandang Indonesia sebagai Banana Republic Jika Pemilu Ditunda
• Lindungi Data Pemilu dari Serangan Siber, Bawaslu Luncurkan CSIRT