Wapres Ma’ruf Amin Tegaskan Komitmen Pemerintah Berantas Korupsi!

Wapres Ma'ruf Amin (Dok. Setwapres)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan, meski Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 menunjukkan penurunan sebanyak 4 poin, komitmen pemerintah memberantas korupsi tetap sama. Menurutnya, IPK memang biasa naik-turun.

"Memang biasa itu, kadang turun, naik; tapi yang jelas Pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," kata Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, INDOZONE melansir ANTARA, Sabtu (4/2/2023).

"Kami tentu akan teliti, ya, penurun persepsi korupsi, kami akan kita teliti, ya. KPK sendiri menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendidikan, kemudian juga pencegahan, dan penindakan. Ini secara simultan dilakukan. karena itu, kalau terjadi penurunan, itu di mana?" katanya.

Baca Juga: KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah!

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi melalui pelayanan publik, katanya, seperti mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna melayani masyarakat secara cepat.

"Melalui pelayanan yang digital, tanpa bertemu langsung, sehingga cepat, mudah, dan tidak ada celah melakukan pungli. Kemudian, kami juga membuat semacam zona integritas di birokrasi, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi, itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," jelasnya.

Menurut Ma’ruf Amin, pemerintah akan melakukan pembahasan untuk mengetahui komponen utama yang menurunkan IPK Indonesia Tahun 2022.

"(Paling turun) Di sisi mana? Jadi, kami bertekad untuk meminimalkan korupsi bagaimana. Kami berharap penindakan lebih kecil karena sudah (diperbaiki) hulunya. Hulu itu dari pendidikan dan pencegahan yang lebih taat," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Corruption Perception Index atau IPK Indonesia Tahun 2022 melorot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021, atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Di 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.

IPK mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan skor 100 berarti sangat bersih.

Baca Juga: KPK Jawab Tudingan Denny Indrayana: Sangat Disayangkan, Ya

IPK Indonesia sama dengan Bosnia Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. IPK Indonesia bahkan lebih rendah dibandingkan Kolombia (39), Lesotho (37), Kazakhstan (36), maupun Sri Langka (36).

Artikel Menarik Lainnya:

• Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Mendekati Sepertiga Negara Terkorup di Dunia
• KPK Jebloskan Eks Hakim Itong Isnaeni ke Lapas Surabaya
• Lukas Enembe Tagih Janji Ketua KPK Firli Bahuri, soal Apa Nih?