Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Selesaikan Disharmonisasi Panglima TNI dengan KSAD

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) berfoto bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan), KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman (kiri). (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan tangan menyikapi kabar isu disharmonisasi antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Ia berharap, isu ketidakharmonisan ini tidak sampai menimbulkan pandangan liar di tengah masyarakat. Apalagi, kabar renggangnya hubungan antara Panglima dengan Kepala Staf bukan terjadi kali ini saja.

“Harus (Presiden turun tangan). Jangan sampai orang berpikiran bahwa ini, dalam tanda petik ya, karena ini berlangsung sudah cukup lama. Bukan hanya jaman pak Andika pak Dudung. Pak Moeldoko dengan pak Gatot, kan berulang,” kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Effendi bilang, seharusnya tak ada disharmonisasi di tubuh TNI. Karena tak baiknya hubungan kedua belah pihak akan berdampak terhadap polarisasi di TNI.

“Itu karena kita lihat rentannya kalau TNI itu kemudian terjadi polarisasi,” ungkapnya.

Selain itu, Effendi bilang bahwa Komisi I sudah menjadwalkan rapat bersama Panglima dan tiga Kepala Staf usai pembahasan anggaran. Hal ini diharapkan bisa menyelesaikan disharmonisasi yang terjadi.

“Sudah dijadwalkan. Ini kan kebetulan siklus anggaran ada yang harus diselesaikan. Nanti lihat apakah dibarengi dengan rapat berikut ini. Apakah topik itu akan dibahas. Jadi jangan dulu berpikir ke mana-mana,” tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• DPR Ingatkan KSAD Jenderal Dudung Untuk Hadiri Rapat Mendatang
• Isu Disharmonisasi Panglima TNI dan KSAD Diminta Tak Diperpanjang
• Panglima Akui Usut Kasus Oknum TNI Tak Mudah karena Adanya Upaya Intervensi