Besok Buruh Bakal Aksi Besar-besaran di DPR untuk Tolak Kenaikan BBM

Sejumlah buruh berunjuk rasa di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur. (ANTARA/Didik Suhartono)

Partai Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal melakukan aksi demonstrasi merespon kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Demo akan dilakukan Partai Buruh di Gedung DPR pada tanggal 6 September 2022 besok.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi demo akan dipusatkan di DPR RI. Dimana mereka meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

"Pimpinan DPR dan Komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM," kata Said dalam siaran persnya dikutip Senin (5/9/2022).

Said berucap, beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30%. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50%.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5% hingga - 8%, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," ucap Said.

Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar 150 ribu rupiah selama 4 bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. Tidak mungkin uang 150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket.

"Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.

Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu; tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10% sampai 13%,” tandasnya.

BACA JUGA: Demo Tuntut Banding UMP DKI di Balai Kota, Anies Tak Kunjung Temui Buruh

Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak.

Aksi juga akan dilakukan di Makassar, Gorontalo. Sulawesi Utara, serta dilakukan di Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.

Artikel Menarik Lainnya:

• Usai Diancam Mogok Kerja oleh Buruh, Anies Resmi Akhirnya Ajukan Banding soal UMP!
• 4 Alasan Buruh Kecam Sikap Anies Soal UMP, Ancam Bakal Ajukan Banding Sendiri
• Kecam Anies yang Tak Kunjung Ajukan Banding UMP, Buruh Ancam Demo hingga Mogok Kerja