Minta Kapolri Dinonaktifkan Soal Kerajaan Sambo, Benny Harman: Jenderal Terlibat Diproses

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Guma)

Benny K Harman Anggota Komisi III DPR fraksi meminta Kapolri Jenderal Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara terkait kasus yang menjerat mantan anak buahnya Irjen Ferdy Sambo.

Menurut Benny 'Kerajaan Sambo', disinyalir melibatkan para jenderal. Sambo tidak mungkin bertindak sendirian membentuk kerajaannya.

"Itu lah saya minta kalau semua jenderal terlibat dan pak Kapolri tidak cukup kuat, untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya untuk Pak Kapolri di-nonaktifkan untuk sementara waktu supaya ada penyelesaian masalah tuntas," kata Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman saat rapat di Komisi III DPR bersama Kompolnas dan LPKS, Senin (22/8/2022).

Permintaan itu disampaikan Benny K Harman untuk sistem berkeadilan bagi republik dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya.

Penonaktifan Kapolri itu dianggap Benny sebagai bentuk profesionalisme untuk menyelesaikan kasus yang mendera institusi Polri.

"Soal kerajaan Sambo lupa kasus utamanya (pembunuhan berencana), oleh sebab itu kami memohon menitip ke pak Menkopolhukam, tolonglah fokus penyelesaian kasus hukum Sambo ini," katanya.

Terkait dengan kasus Sambo yang dianggap memiliki kerajaan sendiri seperti ada Mabes di dalam Mabes, Benny meminta para jenderal ayng terlibat juga turut diproses.

"Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian, mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses," ujarnya.

Sementara itu Menkopolhukam Mahfud MD mengaku tidak tahu-menahu soal bagan organisasi 'Kerajaan Sambo' yang beredar ke publik.

"Kalau kerajaan Sambo itu, saya melihat dari apa yang saya katanya psiko struktural atau psiko hirarkis, jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas, oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya," sebutnya.

Namun Mahfud menyadari kalau kekuasaan Ferdy Sambo terlampau gemuk mengemban jabatan sebagai Kadiv Propam dan Kasatgassus .

"Pak, ini terlalu besar kekuasaannya, karena apa, dia sebagai kepala Div Propam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 tuh diperintahkan untuk menyelidiki," sebutnya.

Dengan kekuasaan yang besar itu, Mahfud pun membenarkan selama ini ada Mabes di dalam Mabes, di mana Ferdy Sambo memperoleh kekuasaan yang cukup besar di institusi Polri.

"Makanya itu yang saya katakana, itu terlalu banyak sehingga menjadi kerajaan gitu, ada Mabes di dalam Mabes, kalau ceritanya senior-senior itu, gini loh Pak, dia punya bintang 2 tapi di sini satu, satu, satu, tiga jadi lima, ilustrasinya," katanya.

Artikel Menarik Lainnya:

• 7 Rekomendasi Kegiatan yang Bisa Kamu Lakukan Buat Rayakan HUT Kemerdekaan RI
• Tiket Pesawat Masih Mahal, Menteri Sandi Prediksi Warga Beralih ke Transportasi Darat
• Napoleon Mau Satu Sel dengan Ferdy Sambo, Akankan Mereka Koleb Joget Tiktok Bareng?