Ilustrasi pelecehan. (Indozone)
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari menanggapi rencana Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang akan memisahkan tempat duduk wanita-pria di angkot sebagai upaya pencegahan terjadinya pelecehan.
Kendati demikian, Eneng menilai hal tersebut tidak efektif dan hanya berefek jangka pendek. Menurutnya, kondisi angkot tidak luas seperti Transjakarta maupun KRL Commuterline yang terdapat ruang khusus untuk perempuan.
"Kebijakan tersebut tidak efektif, hanya sebagai solusi jangka pendek dan tidak berkepanjangan,” ucap Eneng dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).
“Belum lagi Dishub tidak memikirkan ruang angkot yang sempit untuk membagi hal tersebut, berbeda dengan TransJakarta atau commuter line yang memiliki ruang luas," tambahnya.
Ia pun menerangkan, penyelesaian dari masalah pelecehan di transportasi umum tidak hanya soal implementasi dari kebijakan itu, melainkan bagaimana pengawasan dan penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum agar kasus tersebut tidak terulang lagi.
Baca Juga: Diperiksa Laporan Denise Chariesta, Uya Kuya Ingin Razman Nasution Ditindak Tegas
"Pemerintah bersama semua stakeholder baik itu institusi Komnas HAM, Komnas Anak dan Perempuan, juga LSM lainnya untuk duduk bersama membahas strategi berkepanjangan agar tidak lagi terjadi pelecehan di transportasi umum, terutama angkot,” papar Eneng.
“Dengan duduk bersama, diharap melahirkan solusi jitu menanggulangi hal tercela tersebut terjadi lagi," tambah Anggota Komisi C DPRD DKI tersebut.
Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan adanya wacana pemisahan tempat duduk pria dan wanita di dalam angkot guna mencegah terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum.
"Kami akan melakukan pengaturan pemisahan tempat duduk bagi penumpang di angkot," ujar Syafrin Liputo, Senin (11/7/2022).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: