Sebelum Naikan Harga BBM dan Listrik, Pemerintah Harus Lakukan Ini Lebih Dahulu

Ilustrasi pengisian bbm. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Pemerintah berencana mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan elpiji. Bahkan tarif listrik yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia. 

Merespon hal itu, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah memandang seharusnya pemerintah dapat melihat realitas yang ada sebelum membuat kebijakan menaikan harga BBM, Listik dan elpiji.

"Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakannya tidak terkesan elitis," kata Trubus kepada wartawan, Selasa (17/5/2022).

Dikatakan Trubus, dirinya sangat sepakat dengan permintaan Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat sebelum mengambil kebijakan.

Menurut Trubus, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumbulkan.

"Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi masyarakat diberikan edukasi," bebermya.

Kedua, sambung dia, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif dan utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya. 

Dengan demikian jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, Trubus tidak sepakat jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM.

"Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi. Karena kemarin pandemi. Sekarang masyarakat sudah bermobilitas. Jadi kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian," tegasnya.

Baca Juga: Isu Kenaikan Harga Pertalite, Erick Thohir Pastikan Pemerintah tak akan Bebani Rakyat

Ia menyarankan pemerintah untuk menstabilkan dahulu harga kebutuhan pokok, dibanding langsung menaikkan harga BBM.

"Kalau menurut saya distabilkan dulu harga. Jadi masyarakat ada kesiapan secara mental dalam menghadapi dinamika situasi yang bergejolak itu," pungkasnya.

Sementara itu, Ekonom INDEF, M Rizal Taufikurahman berharap pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. 

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. 

Selama ini kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM. 

“Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut, nah ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” tuturnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Isu Kenaikan Harga Pertalite, Erick Thohir Pastikan Pemerintah tak akan Bebani Rakyat
• Tempat Pengoplos Gas 3 Kg ke 12 Kg di Bekasi Ditemukan Polda Metro
• Ilmuwan Kembangkan Sistem Energi Matahari yang Dapat Menyimpan Listrik Selama 18 Tahun