Emak-emak Menjerit Gegara HET Minyak Goreng Dicabut, Pemerintah Dinilai Seolah Tak Berdaya

Sejumlah warga mengantre saat membeli minyak goreng curah. (ANTARA/Aprillio Akbar)

Pemerintah telah mencabut harga eceran tertinggi (HET) RP14.000 per liter, terkait minyak goreng. Hal ini pun membuat harga minyak goreng di pasaran melambung tinggi berkisar Rp23.000-25.000 per liter.

Mengenai hal tersebut, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menyebt kaum emak-emak lah yang terdampak imbas dicabutnya HET minyak goreng oleh pemerintah. Karena harga minyak goreng bisa hampir dua kali lebih mahal dari harga HET.

"Harga keekonomian yang hampir dua kali lipat dari harga HET,  jelas memberatkan masyarakat dan keluarga kelas menengah ke bawah," kata Mufida kepada wartawan, Jumat (18/3/2022).

Dia pun menyayangkan sikap pemerintah yang hanya bisa minta maaf karena tak sanggup kendalikan harga minyak goreng. Padahal masyarakat kelas menengah ke bawah tercekik dengan harga minyak goreng yang ada sekarang.

"Lagi-lagi Mak-mak yang jadi korban. Seharusnya pemerintah mengendalikan apa yang ada di pasar, tapi ini tidak berdaya mengendalikan dan justru menyerahkan semua mekanismenya oleh pasar. Siapa yang terdampak berat? Mak-mak dan keluarga kelas menengah bawah tercekik, itu rakyat kita bukan orang lain!" tegas Kurniasih.

Mufida juga mengaku heran karena berdasarkan laporan yang dia terima, sekarang ini minyak goreng mulai ada di pasaran saat harga diserahkan sebagaimana harga keekonomian. Munculnya stok minyak dalam sekejap dengan harga jual yang tinggi semakin membuat publik dipermainkan.

"Saat ada HET minyak goreng menghilang, saat ada harga keekonomian minyak goreng mulai ada stoknya. Ini menimbulkan pertanyaan. Ombudsman sudah menyebut ada penimbunan tapi tidak diungkap pemain besarnya mana siapa. Sekarang stok mulai ada dengan harga tinggi, pemerintah seolah tak berdaya, bagaimana bisa pemerintah yang punya power bisa tak berdaya?" ujar Kurniasih.

BACA JUGA: Soal Kasus Mafia Minyak Goreng, Mendag Sebut Calon Tersangka Bakal Diumumkan Senin

Oleh sebab itu ia mengingatkan tanpa persoalan langka dan mahalnya minyak, komoditas bahan pokok akan naik jelang Ramadan dan Idul Fitri. Tanpa ada intervensi pemerintah, maka masyarakat akan memasuki Ramadan dengan beban yang cukup berat.

"Terbukti stoknya ada, pemerintah punya semua instrumen kekuatan dari regulasi sampai penegakan hukum. Semua alat ada di Pemerintah. Jadi jangan saling lempar tanggung jawab. Fungsi regulator dan pengendali kebutuhan pokok makanan harus dijalankan," tuturnya.

"PKS meminta ada intervensi untuk menurunkan harga setelah dipastikan mulai dari stok di pasaran sebelum Ramadan. Hentikan derita kaum mak-mak saat ini juga," ungkap Kurniasih," tambahnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Mendag Minta Maaf Tidak Bisa Lawan Mafia Minyak Goreng, Ini Saran DPR untuk Melawannya

• HET Minyak Goreng Dicabut, Pimpinan DPR Sebut Mendag Berpihak ke Pengusaha

• HET Minyak Goreng Dicabut, Wagub DKI: Paling Penting Barangnya Tersedia dan Terjangkau