Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak usulan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda. Sekertaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti mengatakan, pihaknya tidak menerima usulan tersebut karena idealnya Pemilu tetap terlaksana pada 2024.
"PSI tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut kami, idealnya pemilihan presiden, pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota), tetap terlaksana pada tanggal 14 Februari 2024," kata Dea dalam keterangannya, Rabu (3/3/2022).
Dilanjutkan Dea, usai Pemilu dan Pilpres, kemudian diikuti pelaksanaan Pilkada serentak pada bulan November 2024, sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah, dan KPU.
Meski begitu, PSI mendukung jika Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden selama tiga periode. Hanya saja, PSI mensyaratkan hal itu harus dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi.
"Kami sebagai pencinta dan pengagum Pak Jokowi, tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali, namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024," jelas Dea.
Dea menyatakan jika amandemen konstitusi dilakukan, maka tidak hanya Jokowi saja yang bisa ikut kontestasi Pilpres, namun ada juga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebelumnya memimpin Indonesia selama dua periode.
"Ini adalah pilihan paling adil, dan nantinya tidak hanya Pak Jokowi, tetapi Pak SBY bisa ikut berlaga kembali, begitu juga Pak JK (Jusuf Kalla), bisa ikut berkompetisi sebagai kandidat calon wakil Presiden melalui mekanisme pemilu yang jujur, adil, dan transparan di 2024," Dea menuturkan.
"Bila partai-partai di DPR melihat ada aspirasi kuat rakyat agar Pak Jokowi meneruskan kepemimpinannya untuk periode ketiga, maka jalan satu-satunya adalah melalui proses amandemen UUD 1945 sehingga memungkinkan jabatan presiden dibatasi maksimal tiga periode," tambahnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda sementara waktu. Penundaan Pemilu 2024 bisa dilakukan selama satu atau dua tahun.
“Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Muhaimin menjelaskan alasan mengapa ingin Pemilu 2024 ditunda sementara. Dia menyebut tak mau proyek pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemi, terganggu karena Pemilu.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: