Kebijakan PPKM Berubah-ubah Dinilai Bukti Pemerintah Tidak Pertimbangkan Sains

Suasana jalan di DKI Jakarta. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti perubahan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana pemerintah mentiadakan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru 2022.

Mufida mengatakan, kerap mengingatkan setiap kebijakan terkait penanganan pandemi wajib berbasis sains dengan melibatkan pakar kesehatan masyarakat, epidemiolog dan para ahli.

“Berulang kali kami sampaikan agar Pemerintah tidak buru-buru keluarkan kebijakan tanpa science based,” ujar Mufida dalam keterangannya kepada Indozone, Rabu (8/12/2021).

Mufida menyayangkan pembatalan PPKM level 3 saat Nataru yang sejatinya sudah disosialisasikan jauh-jauh hari. Bahkan disebutnya publik sudah bersiap dengan pembatasan ini.

Baca juga: PPKM Level 3 saat Nataru Batal, Anggota DPR: Publik Jadi Bingung Maunya Pemerintah

"Bahkan sudah turun kebijakan larangan libur sekolah dan perkantoran pada masa Nataru. Dengan pembatalan ini kita jadi bertanya, aturannya seperti apa? apakah semua mobilitas boleh tanpa pembatasan sama sekali? Atau mau disesuaikan dengan kondisi tiap daerah? Atau kebijakan lainnya?" beber Mufida.

Selain itu, Mufida turut mengkritik alasan pemerintah yang tak menerapkan PPKM level 3 saat Nataru. Seperti halnya indikator vaksinasi di masyarakat yang disebut sudah tinggi

"Belum ada statement kita mengalami fase kekebalan kelompok dengan indikator 70 persen dosis lengkap. Indonesia baru 76 persen dosis satu dan baru 56 persen dosis dua. Masih jauh dari angka untuk menjadi pijakan melonggarkan beberapa hal," tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• PPKM Level 3 saat Nataru Batal, Anggota DPR: Publik Jadi Bingung Maunya Pemerintah
• PPKM Level 3 Batal, Pemerintah Diminta Tidak Lengah Tangani Pandemi Covid-19
• Begini Respon Pimpinan DPR soal Pembatalan PPKM Level 3 Saat Nataru