BREAKING NEWS
|
JUMAT, 20/06/2025
|
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akui turut berkontribusi dalam perusahaan patungan di dalam PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI) untuk mendatangkan alat tes PCR.
"Saya nyumbang juga. Iya cash. Gak tau berapa puluh miliar. Gak tau berapa nyawa yang tertolong. Ini masalah kemanusiaan. Ini gimana kita mau hitung-hitung bikin untung," ujar Luhut dalam podcast Deddy Corbuzier dalam kanal Youtubenya seperti yang dikutip Indozone, Rabu (10/11/2021).
Dia enggan menggunakan Yayasan, dibandingkan perusahaan patungan untuk menjalankan usahat tes PCR di Indonesia.
Alasan Luhut cukup sederhana. Dia tak mau uang yang dienvestasikan raib.
"Gak bisa gitu. Kalau Yayasan nanti lo subang habis. Masak itu orang taruh uang terus. Ya biar dia bisa mandiri," katanya
Luhut membeberkan kalau Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, Garibaldi 'Boy' Thohir dan termasuk Meneg BUMN Erick Thohir masuk dalam investor yang menanamkan uangnya dalam perusahaan patungan PT GSI.
"Itu maksud kita, pendiri-pendiri. Arsjad dan lain-lain. Dia niatnya baik gitu masak dibully. Ya dia gak cari makan dari situ lah," sebutnya.
Kata Luhut, koleganya, Arsjad tidak mungkin mengeruk cuan dari bisnis tes PCR. Pasalnya dia sudah kaya dari bisnisnya sekarang.
"Boy Thohir, Erick mereka udah kaya. Ngapain cari makan dari situ," katanya.
Terkait dengan tuduhan cari untuk di saat warga sedang merasakan kesusahan di masa Pandemi Covid-19, Luhut mengatakan itu tuduhan sadis.
"Itu kan sadis juga. Padahal kalau dia, diusut-usut di belakang ngomong-ngomong maling juga kali," ujarnya.
Luhut secara terang-terangan mau diaudit terkait tuduhan serius mengeruk cuan dari bisnis tes PCR, namun dia balik bertanya orang-orang yang telah menuduhnya benarkah sudah bayar pajak.
"Saya mau diaudit. Saya bayar pajak. Saya mau tanya bayar pajak nggak yang ngomong. Coba sekali-kali kita audit dia, bayar pajak nggak. Nanti saya iseng mau saya suruh audit juga nanti," katanya.
Sebelumnya Mantan Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto dalam postingan di media sosial menyebut bisnis tes PCR oleh penyelenggara negara sarat dengan kepentingan.
"Nepotisme dan konflik kepentingan adalah inti dari skandal yang santer menyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir (ET) dan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)," kata Agustinus.
Dia beargumen, PT GSI yang digawangi Luhut mendapatkan keuntungan yang berlipat.
Di dalam perjanjian pemegang saham GSI, ada ketentuan bahwa 51 persen dari keuntungan harus digunakan kembali untuk tujuan sosial.
"Pembelaan itu secara logis membuktikan dua hal: 1) PT GSI mencari keuntungan; 2) 49% keuntungan PT GSI tidak digunakan untuk tujuan sosial," bebernya.
Dalih selanjutnya adalah GSI hadir lantaran pada masa-masa awal pandemi 2020, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19. Ada yang menyebut keuangan negara terbatas.
Pertanyaannya, memang butuh berapa duit untuk penyediaan tes PCR oleh PT GSI?
Modal dasar PT GSI cuma Rp4 miliar (Akta No. 23 tanggal 30 September 2021). Yayasan Indika untuk Indonesia (Indika Foundation) menguasai mayoritas saham (40%).
Lihat Laporan Keuangan Indika Foundation 2020. Kita akan mendapat gambaran modal dan keuntungan bisnis ini.
Sepanjang Maret-Desember 2020, Indika Foundation telah menyalurkan Rp81 miliar. Salah satu pos alokasinya adalah pembangunan 1 GSI Lab berkapasitas 5.000 tes usap PCR per hari (Laporan Keuangan Indika Foundation 2020).
Dalam situs resminya, GSI Lab menyatakan memiliki 1.000+ klien korporat dan melakukan 700.000+ tes PCR.
"Tapi kita persempit saja pada periode April-Oktober 2020. Asumsikan Rp81 miliar itu modal dan expense. Pada 15 Juni 2020, PT GSI menerbitkan surat utang Rp77,5 miliar untuk modal usaha PCR," katanya.
April 2020 adalah pembentukan PT GSI. Oktober 2020 adalah akhir berlakunya batas atas harga tes PCR Rp900 ribu (Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 Oktober 2020).
"Hanya dalam waktu 7 bulan, PT GSI untung Rp391,5 miliar!" sebut Agustinus berdasarkan hitung-hitungannya.
Sebesar 49%-nya (Rp191,8 miliar) tidak digunakan untuk tujuan sosial, sebab menurut Septian Hario Seto Deputi Menko Marives hanya 51% untuk tujuan sosial.
"Entah ke mana keuntungan 49% itu, para pemegang saham yang tahu. PT GSI adalah swasta tertutup. Itu nominal yang besar atau kecil? Besar?" ujarnya.
Apa pembandingnya?
PT Indika Energy Tbk (INDY) saja katanya US$103,4 juta (Rp1,4 triliun, kurs Rp14 ribu) per 2020.
"Jadi kesimpulannya lebih untung bisnis colok-colok hidung dibandingkan dengan bisnis tambang," tulis Agustinus.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
News 
Arena 
Z Campus 
Hiling 
Ekobiz 
Otogaz 
Tekingame 
Spotlight 
Lifestyle 
Fadami 
