Kaji Perubahan Perda, Pansus RTRW DPRD Medan Kunjungi Kementerian ATR/BPN dan KLHK

Pansus DPRD Medan melakukan kunjungan kerja (Istimewa)

Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Medan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Rabu (27/10) hingga Jumat(29/10) kemarin.

Ketua Pansus RTRW Dedy Aksyari Nasution ST mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melakukan konsultasi dan kajian terhadap Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No.13 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Medan Tahun 2011 - 2031.

"Tanggal 27 dan 28 Oktober kami baru melakukan kunjungan ke Kementerian ATR, lalu kemarin (29/10/2021) kami ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucap Dedy, Sabtu (30/10/2021).

Ia menjelaskan dari hasil kunjungan tersebut, pemerintah pusat melalui kedua kementerian menilai Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah sukses melewati segala tahapan dan kajian. 

"Hasilnya baik, bahwa semua tahapan dan kajian telah dilalui Pemko Medan. Seminar lintas sektor juga sudah dilakukan untuk mendapatkan izin substansial dari kementerian ATR, sebab izin substansial ini yang sangat penting dan kita butuhkan," sambungnya.

Pasalnya, ia melanjutkan, izin substansial dari kementerian merupakan syarat bagi pihaknya di DPRD Medan untuk melakukan finalisasi Perubahan Perda No.13 Tahun 2011 tersebut.

"Hasil pembicaraan kami tadi, dalam waktu dekat izin substansial nya keluar. Paling lama 20 hari setelah izin substansial nya itu keluar, Pansus sudah harus selesai melakukan finalisasi untuk dapat disahkan dalam paripurna. Kalau izin substansial nya belum keluar, maka kita tidak bisa melakukan finalisasi dan paripurna. Tapi Alhamdulillah, dalam waktu dekat ini keluar izin substansialnya," terangnya.

Dijelaskan politisi Partai Gerindra yang duduk di Komisi IV DPRD Medan itu, adapun beberapa hal yang cukup penting dalam Pembahasan Perubahan Perda No.13 Tahun 2011 tersebut, yakni masalah ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan yang masih kurang. Total, Kota Medan masih kekurangan 4 persen RTH dari aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

"Harusnya kan minimal 20 persen, tapi saat ini Kota Medan masih 16 persen RTH nya, masih kurang 4 persen," jelasnya.

Untuk itu, sambung Dedy, Wali Kota Medan sudah membuat surat permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk melengkapi kekurangan 4 persen RTH itu.

Nantinya setiap tahun, Pemko Medan akan menyiapkan anggaran sedikitnya Rp50 Miliar untuk membeli atau melakukan pembebasan lahan terhadap lahan-lahan yang akan dijadikan RTH publik di Kota Medan hingga batas minimal 20 persen RTH itu dapat terpenuhi.

"Pemko Medan akan siapkan sedikitnya Rp50 Miliar per tahun untuk menutupi kekurangan RTH yang 4 persen lagi, baik membeli tanah masyarakat yang terkena RTH dan membeli lahan-lahan lainnya. Rata-rata lahan masyarakat yang terkena RTH itu ada di (Medan) Utara," ujarnya.

Selain masalah RTH, lanjut Dedy, dalam kunjungan itu pihaknya juga membahas masalah penanganan Banjir Rob di kawasan Medan Utara.

Nantinya, di Medan Utara akan dibuat Bumper Zone atau Penyanggah untuk Rob dengan cara menanami mangrove dan membuat tanggul-tanggul di sepanjang sempadan. Tak cuma itu, Pemko Medan juga akan melakukan peninggian badan jalan dan pendalaman parit-parit di kawasan itu.

Artikel Menarik Lainnya:

• Dorong Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Tapsel Tetapkan Jumat Sebagai Hari Minum Kopi
• Longsor di Sibolga, Akes Jalan Menuju Barus Lumpuh Total
• Akhir Kasus Pedagang Ditikam Preman, Kapolrestabes Medan: Kedua Belah Pihak Berdamai