Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Dinilai Penuh Tantangan dan Masa Sulit

Presiden Joko Widodo (kanan) memberi arahan didampingi Wapres Maruf Amin (kedua kanan). (Foto: ANTARA/Setpres-Lukas)

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebutkan bahwa ada beberapa catatan yang disampaikan pihaknya terkait 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Diakui mereka, bahwa periode kedua Jokowi ini adalah masa sulit dan penuh tantangan.

"Sebab, tidak begitu lama setelah dilantik, dunia menghadapi wabah Covid-19. Semua negara disibukkan dengan penanganan wabah tersebut. Tidak terkecuali Indonesia," kata Saleh kepada Indozone, Rabu (20/10/2021).

Berkenaan dengan itu, lanjut Saleh ada dua hal utama yang perlu diperhatikan pada periode ini. Pertama, bagaimana pemerintah menangani Covid-19 dari sisi kesehatan. Kedua, bagaimana upaya pemerintah mengendalikan dan memulihkan ekonomi nasional.

Kedua hal ini, kata Saleh, dinilai berkaitan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, kedua hal ini juga sangat terkait dengan sektor kehidupan sosial dan ekonomi lainnya.

"Dari sisi kesehatan, pemerintah dinilai telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di awal pandemi, pemerintah terkesan agak sedikit lambat. Tetapi itu bisa dipahami mengingat persoalan covid-19 adalah persoalan baru. Tidak ada satu negara pun yang siap menghadapinya," ungkap Saleh.

Namun, sambung Saleh, pemerintah perlu diapresiasi dengan gerak cepatnya untuk membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan kesehatan akibat Covid-19. Satuan tugas itu juga digandengkan dengan satuan tugas untuk pemulihan ekonomi nasional.

Dia mengakui bahwa infrastruktur kesehatan kita tidak semuanya siap menghadapi Covid-19. Untuk itu, di awal sekali, pemerintah menetapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan covid. Rumah sakit ini dinilai lebih siap karena sebelumnya telah dijadikan sebagai tempat perawatan bagi masyarakat yang terpapar flu burung. Tentu, faskes-faskes ini harus dilengkapi dengan alkes dan tenaga medis yang mumpuni.

Seiring dengan perkembangan pandemi, pemerintah menghadapi berbagai persoalan secara fluktuatif. Puncaknya adalah pada saat tingginya penyebaran virus covid di berbagai kota besar di Indonesia. Pada saat itu, semua rumah sakit penuh. Bahkan, banyak rumah sakit yang harus mendirikan tenda di sekitar halaman rumah sakit untuk menampung seluruh masyarakat yang terpapar.

"Pemerintah kala itu kesulitan. Agak sedikit mencekam juga. Kalau kita datang ke rumah sakit, ada banyak pasien yang terpapar. Ada banyak kendala yang harus ditangani. Untungnya, semua tenaga medis tetap siap siaga. Tidak ada yang menyerah. Kita salut kepada mereka," ucap Saleh.

Saleh mengatakan persoalan sewaktu itu adalah tidak hanya soal tenaga medis dan ketersediaan tempat tidur. Namun, terjadi kelangkaan oksigen. Banyak rumah sakit yang mengeluh.

Begitu juga kelangkaan obat-obatan Covid. Kalaupun ada obat, harganya sangat tinggi sekali. Banyak yang tidak sanggup membeli.

Maka dari itu menuru Saleh semua itu adalah tantangan yang tidak ringan. Harus diakui bahwa pemerintah sangat sabar untuk menghadapi semuanya. Pada akhirnya, eskalasi yang terpapar menurun.

Tingkat hunian rumah sakit juga menurun. Yang sakit dan meninggal turun drastis. Ini harus diapresiasi.

"Negara lain banyak juga yang terkejut dengan Indonesia. Bahkan, Malaysia tertinggal dengan kita. Ini harus disyukuri. Semua pihak tetap harus berkontribusi. Caranya, tetap menerapkan prokes secara ketat di semua tempat,"

Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai juga bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen.

Di tengah pandemi seperti saat ini, resesi seperti ini tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.

"Di titik ini, saya kira pemerintah bekerja maksimal. Buktinya, ekonomi bisa tumbuh positif. Tingkat pertumbuhannya sangat baik. Bahkan, sekarang sudah mendekati 5 persen. Itu artinya, kita sudah tidak resesi lagi. Tinggal bagaimana bisa mempertahankan dan meningkatkan yang ada saat ini".

BACA JUGA: Presiden Jokowi Berharap 70 Persen Penduduk Sudah Divaksin pada Akhir 2021

Namun demikian, harus diakui bahwa pemerintah belum mampu mengantisipasi gelombanh PHK. Ada puluhan juta pekerja yang terpaksa di-PHK dan dirumahkan. Ini harus menjadi perhatian. Mereka yang terdampak ini harus dipikirkan agar kembali bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya.

Saleh menekankan selama pandemi ini, sektor pendidikan dinilai paling tertinggal. Pasalnya, pendidikan jarak jauh yang diterapkan tidak dapat berjalan maksimal. Kualitas pendidikan kita merosot tajam.

"Kalaupun ada PTM saat ini, tetapi tetap belum maksimal. Pembatasan yang ada, tetap menyisakan berbagai persoalan di sekolah. Seharusnya, ini yang diatasi pemerintah. Termasuk bagaimana agar dilakukan testing secara berkala bagi siswa dan pengajar. Dengan begitu, semua yang mengikuti PTM diyakini sehat. Agar tidak membebani sekolah dan orang tua murid, testing tersebut hendaklah dibebankan pada APBN," tandas Saleh.

Artikel Menarik Lainnya:

• Pria Jepang Ditangkap karena Menggunakan DeepFake untuk Menghilangkan Piksel Konten Intim
• Kena Skandal Aborsi, Kim Seon-ho Keluar dari '2 Days & 1 Night'
• Meski Sudah Minta Maaf, Polrestabes Bandung Selidiki Dugaan Penghinaan HRS oleh McDanny