Sebut Rakyat Milik Presiden, Agus Widjojo Justru Dikagumi Luhut Pandjaitan, Dinilai Cerdas

Gubernur Lemhannas Agus Widjojo dan Luhut Binsar Pandjaitan (Antara)

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Letjen (Purn) Agus Widjojo tengah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Hal itu menyusul pernyataannya saat berbicara dengan Najwa Shihab terkait hubungan antara TNI dengan rakyat. Yang paling jadi sorotan publik, adalah pernyataannya bahwa 'rakyat adalah milik presiden' dan TNI tidak punya hak untuk masuk ke ranah sipil.

Anggota DPR RI Fadli Zon sampai menilai apa yang disampaikan Agus sebagai hal yang aneh.

"Aneh Gubernur @lemhannas_ri katakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat. TNI jelas alat negara dan sejak awal adalah tentara rakyat bukan tentara presiden. TNI harusnya berpihak pada rakyat bukan korporasi/konglomerasi. Apa yang dilakukan Brigjen Junior harusnya diapresiasi bukan sebaliknya," kata Zon melalui akun Instagram-nya pada Senin (11/10/2021).

Namun, Agus Widjojo justru dikagumi oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Di mata Luhut, Agus adalah sosok yang cerdas, bermental kuat, serta sehat lahir dan batin, dan karenanya patut untuk diteladani 

"Ada tiga kunci keteladanan prajurit yang ada di diri Agus, yaitu tanggap, tanggon, trengginas," kata Luhut dalam acara peluncuran buku berjudul 'Tentara Kok Mikir: Inspirasi Out of the Box Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo' karya Bernada Rurit, sebagaimana dikutip Indozone dari keterangan tertulis pada Kamis, 26 Agustus lalu.

Luhut menerangkan bahwa makna tanggap berarti cerdas, tanggon berarti bermental kuat, dan trengginas yang berarti sehat lahir dan batin.

Luhut juga menyebut bahwa Agus adalah sosok yang indepensi dan loyal kepada Indonesia.

"Anda (Agus Widjojo) telah melahirkan suatu kekaguman," ujar Luhut, yang merupakan mantan Komandan Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD.

Luhut juga mengucapkan selamat kepada Agus Widjojo yang akan diangkat menjadi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Filipina.

"Selamat juga atas tugas duta besar yang akan Anda jalani. Suatu perjalanan karier yang tidak mudah di ujung usia yang seperti saat ini," ujarnya.

Sebut TNI Tidak Manunggal dengan Rakyat

Sebelumnya, Agus menyatakan bahwa konsep rakyat manunggal dengan TNI itu adalah hal yang keliru. Dia bilang, TNI sejak awal harus berdamai dengan politik, karena harus menyatukan politik. Karena itulah, kata dia, rakyat menjadi milik pejabat yang dipilih secara politis, bukan pimpinan TNI.

"Nah waktu perang, itu (TNI) memang menyatu dengan rakyat, waktu perang. Prinsip perang gerilya kan, antara ikan dan air. Tetapi setelah menjadi demokrasi setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan Pilpres, pemilu. Kepala daerah, presiden. Jadi rakyat itu lebih dekat dengan Bu Khofifah daripada dengan Panglima," kata Agus sebagaimana dikutip Indozone melalui tayangan Mata Najwa.

Agus juga bilang, Panglima TNI tidak punya hak untuk menjangkau rakyat dan sumber daya sipil di masa damai.

"Mengapa? Panglima TNI tidak pernah dipilih oleh rakyat, sehingga dia tidak punya hak untuk menjangkau rakyat, juga kepada sumber daya sipil di masa damai. TNI itu tidak punya kewenangan. Itu adalah dwifungsi. Kalau dwifungsi karena dimanjakan oleh Pak Harto dan memang diberikan free range oleh Pak Harto karena sudah percaya, dijamin untuk mendukung kekuasaan Pak Harto maka dia diberikan free range," katanya.

Pernyataan Agus tersebut dilontarkannya untuk menanggapi kasus Brigjen TNI Junior Tumilaar, yang berapi-api menyebut bahwa TNI harus membela rakyat dalam kasus pembelaannya terkait sengketa lahan warga dengan pengembang.  Menurut Agus, konsep yang disampaikan Tumilaar tersebut keliru.

"Sekarang enggak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya, doktrin-doktrin kemanunggalan TNI-rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk institusi. Jadi artinya kalau rakyat, even, kalau sedang latihan, haus minta air, ya, jangan bentak-bentak. Kalau misalnya mau periksa rumah penduduk, jangan ditendang pintunya, dirusak," kata Agus, menjawab pertanyaan Najwa soal narasi TNI bersatu dengan rakyat.

"Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya nasional sipil di masa damai. Nah seperti tadi Brigjen Junior, sudah salah pengertian. Pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia," lanjut Agus.

Artikel Menarik Lainnya:

• Disaksikan Anies, Tim Renang DKI Borong 6 Medali di PON XX Papua
• Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas, Ini Foto-fotonya
• Peringati 60 Tahun Gerakan Non-Blok, Ini yang Jadi Fokus Menlu Retno