Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. (Instagram/netty_heryawan)
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memantau pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri guna menekan angka kematian. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia untuk kasus pasien meninggal akibat Covid-19.
"Pasien bergejala ringan dan sedang diminta melakukan isoman karena faskes dan rumah sakit tidak mampu menampung. Implikasinya, pemerintah harus memantau pasien isoman dengan cermat, termasuk menyediakan konsultasi dokter, obat-obatan dan asupan bergizi. Kurangnya pantauan dan dampingan membuat jumlah kematian pasien isoman meningkat," kata Netty dalam keterangannya kepada Indozone dikutip Kamis (29/7/2021).
Terkait penanganan pasien isoman, lanjut Netty, seharusnya tersedia tenaga pendamping untuk memantau perkembangan gejala dengan menggalang tenaga atau relawan yang bekerjasama dengan organisasi masyarakat.
"Seharusnya pemerintah dapat menggalang tenaga relawan melalui kolaborasi dengan ormas atau komunitas masyarakat," ujarnya.
Telemedicine untuk memantau pasien isoman, kata Politikus PKS ini, dapat digunakan sebagai alternatif solusi. Namun, kenyataannya yang di lapangan telemedicine ini belum bisa mengatasi problem para pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Oleh karena itu Netty menilai pemerintah harus menggencarkan sosialisasi telemedicine dan memudahkan aksesnya agar menjangkau semua lapisan masyarakat.
"Kendala kedua, diagnosis dokter melalui telemedicine kurang efektif, baik karena rendahnya kemampuan komunikasi pasien, maupun keterbatasan dokter untuk mengidentifikasi gejala secara online. Ini pun perlu mendapat perhatian dan dicarikan langkah antisipasinya," tegas Netty.
BACA JUGA: Roy Suryo Bakal Dipertemukan Dengan Lucky Alamsyah di Polda Metro Besok
Di sisi lain, Netty menyesalkan penanganan pandemi dari aspek kesehatan yang masih kedodoran. Seperti halnya angka testing dan tracing yang masih jauh dari standar WHO. Sementara dari aspek ekonomi, kata Netty, pemerintah belum efektif melakukan upaya pemulihan, antara lain ditandai dengan adanya 19,10 juta orang usia kerja atau 9,30 persen yang terdampak Covid-19.
"Pertumbuhan ekonomi masih melambat, jumlah pengangguran dan masyarakat miskin akibat terdampak pandemi meningkat. Sayangnya pemerintah gagap merespons kondisi ini sehingga bansos dengan jumlah kecil pun terlambat dicairkan," tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: