Penerapan PPKM Mikro Dianggap Tak Efektif Cegah Penularan Covid-19

Ilustrasi penerapan PSBB di wilayah RT. (INDOZONE).

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemberlakuan PPKM mikro yang mulai berjalan sejak 22 Juni lalu gagal menekan lonjakan Covid-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Menurut dia sejak diterapkannya kebijakan tersebut tidak merubah grafik penurunan kasus Covid-19. Sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah masih menjadi tiga wilayah angka tertinggi kasus Covid di Indonesia.

"PPKM Mikro nyatanya masih belum melandaikan angka kasus Covid, apalagi menurunkan grafiknya,” kata Mufida dikutip Rabu (30/6/2021).

Seharusnya, lanjut Mufida, pemerintah pusat memberikan wewenang dan izin pada tiga provinsi yang memberikan kontribusi Covid tertinggi untuk menerapkan rem darurat atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih ketat.

Sehingga dengan pemberlakuan PSBB tersebut bisa mengurangi secara signifikan mobilitas masyarakat dan diharapkan mampu menekan mata rantai penularan Covid.

"Pemerintah seharusnya jangan menunda untuk memberlakukan rem darurat atau PSBB Ketat. Namun harus dipikirkan juga agar penerapan PSBB tsb bisa ramah secara ekonomi. Aturan PSBB Ketat pun bisa mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan," terang Mufida.

Jika pemberlakuan PSBB Ketat, menurut Mufida sudah sangat mendesak di wilayah Jakarta dan Jawa Barat misalnya. Apalagi sejumlah rumah sakit ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) sudah tidak bisa menampung pasien Covid lagi.

Baca Juga: Vaksin Sinovac Klaim Bahwa Vaksinnya Lebih Ampuh Lawan Varian Delta

Di samping itu, kata dia, angka BOR sudah  melewati ambang batas angka WHO. Kasus harian yang sangat tinggi tentunya akan menambah beban tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat. Belum lagi varian Covid Delta asal India yang cepat meningkatkan penularan.

"Sejumlah rumah sakit sudah kolaps di Jakarta. Ruang IGD sudah tidak menampung lagi. Nakes seperti dokter dan perawat harus ekstra kerja keras dalam menangani pasien," urainya

"Belum lagi risiko nakes tertular ketika menangani pasien Covid. Nakes jumlahnya tidak bertambah, namun pasien bertambah dalam jumlah besar-besaran. Ini khan masalah yang harus bisa diselesaikan dengan cepat," imbuh.

Selain itu, Politikus PKS ini meminta pemerintah pusat harus memikirkan pasien-pasien umum  non Covid yang masuk ke IGD namun ditolak pihak di rumah sakit karena sudah penuhnya pasien Covid-19. Artinya pemerintah harus menambah kapasitas pasien Covid, namun jangan melupakan pasien darurat penyakit lainnya.

"Kondisi rumah sakit di Jakarta misalnya sudah membludak pasien Covid. Realitas di lapangan banyak pasien-pasien darurat dengan keluhan penyakit lain sampai ditolak pihak rumah sakit karena sudah tidak menampung. Ini yang harus dipikirkan solusinya bagaimana kapasitas pasien Covid ditambah namun ada juga ruangan khusus di rumah sakit yang menangani pasien darurat selain Covid. Sehingga semua pasien bisa tertangani," pungkas Mufida.

Artikel Menarik Lainnya:

• Mengibarkan Bendera Merah Putih yang Kusam Tidak Perlu Diatur Dalam RUU KUHP

• Viral 2 Remaja Cewek Baku Pukul Rebutan Cowok, Yang Satu Siap Tunggu Si Cowok Putus

• Megawati Heran Selalu Ditawarkan Produk Asing saat Belanja Online di Tokopedia