Kasus Covid-19 Naik Lagi, Politisi PDIP: Pemda Tak Tegas dan Dampaknya Kita Semua Rasakan

Petugas tenaga kesehatan membawa pasien ke ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

Kasus Covid-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan dalam beberapa waktu belakangan ini. Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai, kenaikan kasus baru Covid-19 dikarenakan kurang tegasnya pemerintah daerah dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Dengan tidak tegasnya penerapan PPKM mikro tersebut berimbas kepada dampak ketersediaan bed occupancy rate (bor) yang belakangan ini semakin naik tajam dan mengkhawatirkan.

"Pemerintah daerah tidak tegas terhadap munculnya kerumunan yang tetap terjadi. Ya inilah saat ini dampaknya kita rasakan bersama  semakin membumbung paparan positif dan  BOR naik tajam bahkan posisi mengkawatirkan," kata Rahmad kepada Indozone, Kamis (17/6/2021).

Guna menyukseskan PPKM mikro yang sekarang sedang diterapkan oleh pemerintah pusat alangkah baiknya setiap pemerintah daerah sampai desa dan rakyat dapat menjadi aktor utama.

"Pilihanya hanya jalankan PPKM dan tegas penerapan skala mikro atau bangsa ini terancam ledakan yang lebih besar lagi dan BOR RS kita tidak mampu lagi menerima pasien. Ini masih bisa kita kendalikan tapi ingat PPKM berhasil bukan karena Pemerintah pusat saja, namun wajib kita bersama Pemerintah daerah sampai desa RT/RW bersama bumikan PPKM skala mikro," tegasnya.

Politikus PDIP ini, menyampaikan semua pihak harus mengevaluasi mengapa kenaikan kasus Covid-19 kembali terjadi. Padahal menurutnya pemerintah pusat sudah membuat aturan yang full protect guna menekan angka Covid-19.

Kemudian menurut dia guna mencegah lonjakan kasus virus corona ini diharapkan semua pihak dapat bersama-sama memiliki komitmen untuk patuh dan disiplin dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat buat aturat ketat, ya pemerintah daerah  jalankan dan bersama rakyat kita semua mengawal aturan itu. Dengan apa? diketatkan lagi wibawa prokes (protokol kesehatan), tutup apapun segala potensi yang berpotensi memunculkan  kerumunan, seluruh warga menjadi aktor utama," tegas Rahmad.

Artikel Menarik Lainnya:

• Melukai Beberapa Orang, Greenpeace Minta Maaf Usai Aksi Terjun Payung di Euro 2020
• Taman Margasatwa Ragunan Batasi Kapasitas Kunjungan 50 Persen Selama PPKM Mikro
• Euro 2020: Wales Bungkam Turki 2-0