Instruksi Kapolri Terbaru, Media Dilarang Muat Berita Terkait Oknum Polisi Arogan

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA HO/Polri)

Berdasarkan surat telegram rahasia (STR) Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terdapat instruksi terbaru pelaksanaan peliputan dari Humas Polri untuk awak media. 

Salah satunya terkait peliputan tentang berita yang menyudutkan polisi arogan. Instruksi selanjutnya, media diminta untuk sajikan berita tentang polisi yang humanis dan tegas.

"Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," begitu salah satu bunyi peraturannya.

STR tersebut ditujukan untuk seluruh jajaran Humas Polri di Indonesia. Surat telegram rahasia tersebut teregistrasi dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat telegram tersebut dikeluarkan oleh Kapolri dan ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono.

Dari STR yang diterima Indozone, Selasa (6/4/2021), salah satu isinya Kapolri memerintahkan jajaran humas agar tidak menampilkan aksi kekerasan ke awak media. Humas juga diwajibkan untuk tidak menyebar pemberian rinci terkait proses rekonstruksi suatu kasus.

Baca Juga: Ngabalin Bela Jokowi yang Hadiri Pernikahan Atta- Aurel: Kok Viral? Apa Masalahnya?

Berikut isi surat telegram tersebut:

Sehubungan dengan referensi di atas, dalam pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik, diingatkan kembali kepada para pengemban fungsi humas dikewilayahan agar wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.
2. Tidak menyajikan rekaman proses introgasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana.
3. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian.
4. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.
5. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual.
6. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya.
7. Menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya yaitu anak di bawah umur.
8. Tidak menayangkan secara eksplist dan terperinci adegan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.
9. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.
10. Upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan personel Polri yang berkopeten.
11. Tidak menampilkan gambar eksplist dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kebanjiran Endorse Gegara Video TikTok Istri, Ustaz Solmed: Caci Maki Mengundang Rezeki
• Joget TikTok April Jasmine Tuai Cibiran, Ustaz Solmed: Yang Salah Itu Apanya?
• Terbukti Sukses di Beberapa Daerah, Mendikbud Harap Belajar Tatap Muka Bisa Dilakukan