Ogah Mengalah ke Pendemo, Myanmar Bayar Rp28 Miliar ke Pelobi untuk Jelaskan Kudeta

Kericuhan saat demonstrasi Myanmar (REUTERS/Stringer)

Junta militer Myanmar menyewa seorang pelobi keturunan Israel-Kanada, Ari Ben-Menashe, untuk menjelaskan "situasi sebenarnya" mengenai kudeta militer Myanmar.

Penjelasan ini disampaikan kepada Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Tak main-main, Myanmar bahkan membayar US$2 juta atau sekitar Rp28,8 miliar kepada Ari.

Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington untuk memberikan penjelasan tentang kudeta.

Ari juga akan melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut sebuah perjanjian konsultasi.

Perusahaan yang berbasis di Montreal itu akan membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga untuk membantu menjelaskan situasi nyata di negara tersebut.

Dilansir Reuters, Ben-Menashe mengatakan bahwa dia telah ditugaskan oleh junta untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke negara-negara Barat dan menjauh dari China.

Dia juga mengatakan bahwa para jenderal Myanmar itu ingin memukimkan kembali warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer pada 2017, di mana PBB menuduh para jenderal yang sama terlibat dalam aksi genosida.

Padahal, Mya Tun Oo dan jenderal tinggi lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada, sehingga pembayaran akan dilakukan "jika diizinkan secara hukum".

Sejumlah pengacara mengatakan bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar aturan sanksi terhadap Myanmar.

"Sepanjang dia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS," kata Peter Kucik, mantan penasihat senior tentang sanksi di Departemen Keuangan AS.

Namun, Ben-Menashe mengatakan bahwa dia mengatakan tidak akan melanggar hukum dalam upaya lobi mewakili junta.

Sejak demonstrasi menentang kudeta militer Myanmar, setidaknya 60 orang demonstran telah tewas dan 1.900 orang ditangkap.

Artikel Menarik Lainnya:

• Rizky Billar Buka-bukaan Soal Rencana Nikahi Lesty, Bakal Undang Para Fans
• Kebijakan Baru Anies di Masa PPKM Mikro: Segera Izinkan Tempat Karaoke Buka Kembali
• Hari Ini Polri Gelar Perkara Tentukan Status 3 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI