Pakar Hukum Nilai Sanksi untuk Penolak Vaksin Covid-19 Tidak Tepat

Personel Brimob membantu menurunkan vaksin Covid-19 Sinovac saat tiba di gudang Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (5/1/2021). (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Pakar Hukum Tata Negara Budi Darmono berpendapat sanksi untuk masyarakat yang menolak vaksin virus corona tidaklah tepat. Sebab, akan banyak pro dan kontra berkaitan dengan vaksin tersebut.

"Sebaiknya tidak perlu ada sanksi karena akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," kata Budi saat dihubungi wartawan, Kamis (7/1/2021).

Budi berpendapat jika lebih baik pemerintah mengedepankan sosialiasi terkait vaksin itu sendiri. Pemerintah juga dianggap perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Yang lebih penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan," ungkap Budi.

Lebih jauh Budi menyebut pemerintah lebih baik mengedepankan tindakan tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan. Jika mengedepankan sanksi untuk penolak vaksin disebutnya hanya akan membuat suasana seolah pemerintah bersikap otoriter.

"Selain edukasi juga tindakan tegas penegak hukum terhadap pelanggaran misalnya berkerumun, tanpa masker, pesta dan sebagainya yang dapat menyebabkan timbulnya klaster baru," pungkas Budi.

Artikel Menarik Lainnya:

• Update Corona Jakarta 7 Januari: Tambah 2.398, Total Kasus Jadi 197.699
• Anies Ikuti Arahan Jokowi, Pemrpov DKI akan Terbitkan Pergub untuk PPKM
• Masyarakat Diimbau Tak Pakai Surat Hasil PCR Palsu, Resikonya Besar