Undang 8 Pemimpin Muslim Perancis ke Istana, Ini Tuntutan Presiden Macron

Presiden Prancis Emmanuel Macron. (REUTERS/Benoit Tessier/Pool)

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah meminta para pemimpin Muslim di negara tersebut untuk menyetujui 'piagam nilai-nilai republik' sebagai bagian dari tindakan keras terhadap Islam radikal. Hal itu ia ungkapkan bersama menteri dalam negeri, Gerald Darmanin saat mengundang delapan pemimpin Muslims Perancis istana Elysee pekan lalu.

Melansir  BBC, Macron juga telah memberi waktu 15 hari kepada Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM) untuk bekerja sama dengan kementerian dalam negeri dalam permintaan tersebut. CFCM telah setuju untuk membentuk Dewan Imam Nasional, yang kabarnya akan mengeluarkan akreditasi resmi untuk para imam.

Langkah ini dilakukan setelah tiga serangan yang dilakukan para simpatisan Islam garis keras di Perancis dalam waktu kurang dari sebulan.

Piagam tersebut akan menyatakan bahwa Islam adalah agama dan bukan gerakan politik.  Selain itu, ia juga melarang "campur tangan asing" dalam kelompok Muslim.

Baca Juga: Heboh! FPI Ungkap Habib Rizieq dan Keluarga Sudah Tes Swab COVID-19, Hasilnya Tak Disangka

Macron sangat membela sekularisme Prancis setelah serangan itu, termasuk pemenggalan kepala seorang guru yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad selama diskusi kelas bulan lalu.

Rabu larut malam, presiden dan menteri dalam negeri, Gérald Darmanin, bertemu dengan delapan pemimpin CFCM di istana Élysée.

"Dua prinsip akan tertulis dalam hitam dan putih [dalam piagam]: penolakan politik Islam dan campur tangan asing," kata satu sumber kepada surat kabar Le Parisien setelah pertemuan.

Pembentukan Dewan Imam Nasional juga disepakati. Presiden Macron juga telah mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatasi apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis.

Langkah-langkah tersebut termasuk RUU yang luas yang berusaha untuk mencegah radikalisasi. RUU itu sendiri rencananya akan diresmikan pada hari Rabu, dan termasuk langkah-langkah seperti:

• Pembatasan home-schooling dan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang mengintimidasi pejabat publik atas dasar agama
• Memberi anak nomor identifikasi berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk memastikan mereka bersekolah. Orang tua yang melanggar hukum bisa menghadapi hukuman enam bulan penjara serta denda besar
• Larangan berbagi informasi pribadi seseorang dengan cara yang memungkinkan mereka ditemukan oleh orang-orang yang ingin menyakitinya

"Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari cengkeraman kaum Islamis," kata Darmanin kepada surat kabar Le Figaro, Rabu.

Rancangan undang-undang tersebut akan dibahas oleh kabinet Prancis pada 9 Desember mendatang.

Artikel Menarik Lainnya:

• Ditetapkan Tersangka, Millen Cyrus Ditahan di Sel Laki-laki
• Cewek Cantik Ini Bikin Heboh usai Unggah Foto Selfie: Islam Agamaku, Kristen Mukaku
• Belum Resmi Menang, Joe Biden Sudah akan Tunjuk Antony Blinken Sebagai Menlu AS