69 Petahana Langgar Protokol COVID-19, Hanya Empat yang Patuh

Mendagri Tito Karnavian saat usai menyampaikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. (Foto: ANTARA/Septianda)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 69 petahana bakal calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan COVID-19, sementara hanya empat petahana lain yang dinilai patuh.

Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri Saydiman Marto menjelaskan Pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tersebut sebagian besar terjadi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah.

"Petahana yang melanggar protokol kesehatan itu sudah 69 gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota; dan tentunya kita sudah memberikan teguran itu," kata Saydiman Marto seperti dlansir Antara, Rabu (9/9/2020).

Empat petahana yang tercatat patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 yakni dengan tidak menimbulkan kerumunan massa pada saat pendaftaran, yakni Bupati Gorontalo, Bupati Luwu Utara, Wakil Wali Kota Ternate, dan Wakil Wali Kota Denpasar.

"Ada juga kepala daerah (petahana) lain yang memang memberitahukan kepada pendukungnya untuk tidak melakukan konvoi atau konsentrasi massa yang bisa melanggar protokol COVID-198. Jadi ada yang melanggar, dan itu kami berikan sanksi, serta ada yang kami apresiasi," kata Saydiman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik menjelaskan pihaknya sedang mengkaji mekanisme sanksi kepada para petahana pelanggar protokol kesehatan tersebut berupa penundaan pelantikan apabila dinyatakan menang pada Pilkada Serentak 2020.

"Sedang dikaji opsi sanksi lain, misalnya diangkat penjabat sementara yang kita tunjuk dari pusat; apabila para pelanggar itu menang, maka akan diusulkan untuk ditunda pelantikannya hingga tiga sampai enam bulan. Disekolahkan dulu biar taat aturan," kata Akmal Malik.

Diketahui pengaturan sanksi penundaan pelantikan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Artikel Menarik Lainnya:

• Enam Prajurit TNI AL Ditetapkan Sebagai Tersangka Perusakan Mapolsek Ciracas
• Polda Metro Sebut Pemeriksaan Hadi Pranoto Kemarin Belum Selesai
• Aksi Santuy, Emak-Emak Bonceng Motor Duduk Sila Sambil Menghadap Belakang