Soal Kerumunan di Pilkada, Jokowi: Tak Ada Tawar-menawar Soal Protokol Kesehatan

Presiden RI, Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Pemilihan Umum Kepala daerah (Pilkada) yang akan dilakukan secara serentak di sekitar 270 kota/kabupaten harus benar-benar mentaati protokol kesehatan. Maka, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dalam tahapan Pilkada serentak mendatang merupakan hal yang mutlak dilakukan dan tak dapat ditawar.

Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas soal Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 8 September 2020.

"Keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan. Karena itu, sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, ia terus memantau perkembangan di lapangan dan ternyata masih banyak pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para bakal pasangan calon dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar.

"Hal seperti ini saya kira harus menjadi perhatian kita. Situasi itu tidak bisa dibiarkan, sekali lagi tidak bisa dibiarkan," kata Jokowi.

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi saat ini mesti dilakukan dengan cara baru yang disertai dengan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan serta kebiasaan-kebiasaan baru dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama aktif berperan dalam mengingatkan serta mendisiplinkan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Pada kesempatan ini saya minta pada semua pihak, penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan," tuturnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Pengamat Nilai Ada Penggiringan Opini dari Pernyataan Puan Maharani Soal Sumbar
• Banyak Calon Kepala Daerah Langgar Protokol Kesehatan, Ini Tanggapan PDIP
• Heboh Paguyuban di Garut Ubah Lambang Pancasila, Polisi Turun Tangan