Pemerintah rupanya peka terhadap imbauan organisasi pangan dunia Food and Agricultural Organization (FAO) telah mengingatkan akan adanya potensi terjadinya krisis pangan di dunia, sebagai imbas dari pandemi Corona secara global.
Pemerintah pun menganggarkan sedikitnya Rp104,2 triliun di 2021 untuk membangun Food Estate di berbagai wilayah, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, sebagai upaya mitigasi ditengah situasi pandemi Corona, yang belum jelas kapan akan berakhir.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pengantar Nota Keuangan RUU APBN 2021 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Jokowi mengatakan, anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi pangan.
"Serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan," ujar Jokowi.
Tak hanya itu, Jokowi mengungkap juga bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.
Pemerintah menetapkan RAPBN tahun 2021 dengan rencana Pendapatan Negara Rp 1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp 2.747,5 triliun. Dari jumlah itu, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: