9,8 Juta Buruh Pabrik Kena PHK di Masa Pandemi, Ini Saran Ekonom untuk Pemerintah

Ilustrasi sejumlah pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)

Dari sekitar 18 juta pekerja di sektor manufaktur, sebanyak 9,8 juta diantaranya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan selama masa pandemi virus Corona terjadi di Indonesia. 

Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyusun peta jalan pemulihan ekonomi nasional, salah satu diantaranya yaitu mengoptimalkan kembali sektor manufaktur, agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, agar tenaga kerja yang menganggur atau dirumahkan, bisa kembali produktif. 

Namun demikian, Kepala Ekonom Bank BNI, Ryan Kiryanto memandang, pemulihan sektor manufaktur tersebut harus dibarengi dengan upaya lain yang bisa dilakukan, salah satunya yakni melalui optimalisasi program kartu prakerja. 

Menurut Ryan, dengan adanya pandemi ini, maka hal itu menyulut pergeseran pola kerja, termasuk di sektor manufaktur itu sendiri. Penggunaan teknologi, akan menjadi milestones bagi sektor industri. Terlebih, di masa pembatasan selama ini, sedikit banyak sektor-sektor produktif telah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menunjang operasional. Ia menyebut, hal inilah yang harus dipersiapkan pemerintah, yaitu tenaga siap kerja. 

"Dugaan saya, tidak semua tenaga kerja yang sekarang ter-phk itu nanti kembali ke tempat kerjanya semula. Karena apa? Karena jenis pekerjaannya sudah berbeda, persyaratan kerjanya juga mungkin sudah berbeda. Misalnya harus melek teknologi gitu. Itu yang harus jadi perhatian, itulah makanya perlu pembentukan ulang jenis-jenis pekerjaan," ujar Ryan kepada Indozone, saat dihubungi pada Selasa (23/6/2020). 

Ryan mencontohkan di sektor perbankan. Pada masa PSBB, sektor perbankan sangat masif dalam melakukan transformasi. Jika sebelumnya transaksi secara manual masih menjadi yang utama, sejak adanya pembatasan aktivitas dan banyak bank menutup kantor cabangnya, maka mau tidak mau pola masyarakat pun berubah menjadi digital minded. Pembayaran secara digital pun menjadi kebiasaan baru yang mau tidak mau diikuti masyarakat. 

"Digital banking itu saya dan Anda nggak perlu ketemu. Itu akhirnya mengurangi jatah tenaga kerja," tuturnya. 

Maka itu, hal ini menjadi tugas yang sangat berat bagi pemerintah, khususnya dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap dengan konsep digital, serta siap untuk mengadopsi perkembangan teknologi terkini untuk penunjang pekerjaan. 

Di sisi lain, 9,8 juta tenaga kerja yang ter-PHK juga harus diselamatkan agar perekonomian dan saya beli masyarakat yang tergerus selama masa pandemi bisa kembali normal. 

"Jadi PR-nya, tolong di program kartu prakerja itu sebaiknya peserta nya itu betul-betul belajar berlatih keterampilan yang kira-kira nanti dibutuhkan 3 bulan, 6 bulan ke depan, ketika nanti ekonomi sudah dibuka dan sesuai dengan persyaratan ketika masa itu sudah dibuka. Jangan sampai latihannya apa,  nanti dia yang dibutuhkan apa," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Pandemi Virus Corona Gerus Daya Beli Masyarakat hingga Rp362 Triliun
• Begini Kronologi Penghentian Program Kartu Prakerja
• Kartu Prakerja Bermasalah, KPK Rekomendasikan 7 Hal Ini