DKI Kehabisan Anggaran, Bantuan untuk 1,1 Juta Warga Diminta ke Pusat

Petugas membawa paket bantuan sosial dari pemerintah pusat untuk disalurkan ke warga di kawasan Koja, Jakarta, Sabtu (2/5/2020). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan telah mendapatkan laporan dari Kemenko PMK terkait permintaan untuk pengalihan tanggung jawab pemberian bantuan social savety net untuk 1,1 juta warga DKI Jakarta, yang seharusnya ditangani oleh Pemprov DKI, agar bisa di-cover oleh pemerintah pusat.

"DKI yang tadinya mau meng-cover 1,1 juta warganya, mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk melakukan covering sejumlah 1,1 juta. Jadi yang tadinya 1,1 juta adalah (tanggung jawab DKI) dan 3,6 juta adalah pemerintah pusat,  sekarang seluruhnya diminta untuk di-cover Pemerintah Pusat," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI pada Rabu (6/5/2020).

Terkait bantuan sembako, lanjut Sri Mulyani, dalam pelaksanaannya masih membutuhkan beberapa persiapan. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, dari sisi data, pemerintah akan menggunakan data terpadu yang sudah tersedia di Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Pasti ada masalah inclusion-exclusion error, namun itu sudah relatif siap, namun cakupannya memang membutuhkan tambahan, terutama tadi dari 15,6 juta menjadi 20 juta untuk kartu sembako,  ternyata tidak bisa kangsung dipenuhi," jelasnya. 

Sementara itu, untuk bantuan sembako di Jabodetabek, diakui olehnya sempat terjadi masalah pada Minggu pertama penyampaian. Masalah itu sendiri disebabkan minimnya persiapan dan terkendala masalah logistik. 

"Namun sekarang seiring peningkatan sudah makin baik. Data akhir kami dapatkan dari Kemensos, implementasinya mencapai mendekati 80%. Ini berarti sudah merata dan kalau benar tadi yang dari DKI juga akan di-cover pemerintah pusat, maka harus ada tambahan kagi untuk meng-cover," tuturnya. 

"Dalam situasi ini Presiden sudah menyampaikan, diharapkan dalam minggu ini sebelum lebaran 100% sudah ter-deliver. Jadi saat ini sedang dilakukan alokasi secara besar-besaran, terutama untuk Jabodetabek yang mereka sekarang menghadapi kebijakan tidak boleh mudik, terutama mereka yang tidak mudik harus mendapatkan bansos," sambungnya.

Artikel Menarik Lainnya:

WFH Disebut Berpotensi Picu 'Baby Boom'

5 Hal yang Perlu Anda Perhatikan saat Mobil Terparkir di Rumah

Dinsos Pemprov DKI Jakarta Akui Penyaluran Bansos Ada yang Tidak Sasaran