"Ini sama saja dengan memberikan stimulus, agar masyarakat kelas menengah yang berada pada layer terbawah bisa meningkatkan konsumsinya. Kita tahu saja bahwa konsumsi masyarakat, saat ini masih jadi andalan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Terlebih disaat sektor lain seperti investasi dan perdagangan sedang mengalami tekanan," ujar Direktur Eksekutif Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal kepada Indozone, saat dihubungi Selasa (10/3/2020).
"Jadi masalah pemerintah ini serius, paling tidak dengan adanya pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dari sisi konsumsi masyarakat bisa ditingkatkan atau paling tidak sama," tuturnya.
"Peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung (Gratis) kan 60 %, sementara yang membayar itu hanya 40 %. Saya rasa ini harus dibenahi. Katakanlah porsinya diubah jadi hanya 40 % yang ditanggung dan 60 % yang membayar. Ini bisa dianggarkan dari APBN. Meski nantinya devisit APBN jadi melebar, katakanlah sekarang kan baru 2%, kemudian melebar jadi 3%, ini tidak masalah. Karena kesehatan masyarakat adalah utama," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: