Soal Polemik Bendera Aceh, Pengamat: Bendera Alam Peudeung Saja

Bendera Kesultanan Aceh Darussalam, Bendera Alam Peudeung. (Wikipedia)

Keputusan mengenai penetapan Bendera Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, masih terus mengalami tarik-ulur. Pasalnya, seperti diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013, DPR Aceh harus mengesahkan bendera dan lambang Aceh sejak enam tahun lalu.

Penggamat Politik Aceh Rizikin mengatakan, sebaiknya diusulkan bendera lain yang tidak memiliki kesamaan, atau kemiripan dengan Bendera Bulan Bintang (identik dengan GAM), dengan berkaca pada historis Kesultanan Aceh Darussalam di masa lalu.

"Jika menyikapi UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan juga Qanun No.3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Simbol Pemerintah Aceh, alangkah baiknya jika digunakan Bendera Alam Peudeung saja untuk lambang dan simbol pemerintah Aceh," terangnya, Sabtu (13/7/2019).

Menurut Rizikin, disamping bendera tersebut adalah lambang kejayaan Bangsa Aceh di masa Kesultanan Aceh Darusslam, bendera tersebut juga merupakan salah satu pemersatu bagi masyarakat Aceh dari setiap suku, golongan dan lembaga-lembaga yang ada di Aceh. "Seharusnya DPRA tidak memaksakan bendera Bulan Bintang sebagai bendera Aceh," tuturnya.

Rizikin menerangkan, alasan untuk menjadikan bendera Bulan Bintang sebagai bendera Provinsi Aceh adalah, bendera tersbeut menyerupai bendera kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM), juga identik dengan bendera partai politik. "Tidak ada pengesahan juga dari Pemerintah Pusat untuk bendera Bulan Bintang," tegasnya.

Ditambahkan olehnya, petinggi dan elite politik Aceh lebih baik mengutamakan program kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dibanding terus berpolemik mengenai bendera. "Itu lebih berguna dan bermanfaat bagi rakyat Aceh," tutupnya.