Capim KPK Dihantui PR Berat: Tuntaskan Kasus RJ Lino-Novel Baswedan

Ilustrasi KPK (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Proses seleksi calon pimpinan atau capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai atensi publik. Sejumlah nama besar dari berbagai instansi pun "diutus" demi bersaing mengisi kursi bergengsi tersebut. 

Dari Mabes Polri, sembilan perwira tinggi "dikerahkan". Sebut saja, Antam Novambar, Dharma Pongrekum, hingga Sri Handayani. 

TNI juga tidak ingin ketinggalan. Dwi Fajaryanto menjadi wakil tunggal TNI dalam bursa capim KPK periode 2019-2023. Langkah Marsekal Muda TNI itu pun mendapat restu Yuyu Sutisna (Kepala Staf Angkatan Udara), dan Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan). 

Bursa capim pun diramaikan nama-nama dari internal KPK. Mereka adalah Basaria Panjaitan, Laode M. Syarif, dan Alexander Marwata.

Sejumlah nama yang muncul dianggap punya integritas dan kredibilitas memimpin KPK. Namun, mereka juga harus ingat ada tugas-tugas berat menghantui, bahkan sebelum pelantikan. 

Bos KPK nanti harus bisa menyelesaikan kasus-kasus kakap yang seakan "mati suri", seperti dugaan korupsi RJ Lino. Lino diduga menyalahgunakan wewenangnya ketika menjadi Dirut Pelindo II.

Lino disangkakan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC).

Meski ditetapkan tersangka sejak 5 Februari 2016, Lino masih bebas berkeliaran karena KPK belum mengantongi bukti kuat. Kabar terkini, KPK tengah mengusut kerugian negara yang diduga akibat ulah Lino. 

"Capim KPK harus punya target berapa lama ia mampu menyelesaikan kasus RJ Lino," kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S. Pane dalam keterangan tertulisnya. 

Teror Novel Baswedan 

Selain RJ Lino, KPK juga dituntut menyingkap tabir kasus penyiraman air Novel Baswedan. Dalang teror itu belum tertangkap sejak peristiwa terjadi pada April 2017. 

"Pansel (Panitia Seleksi) harus mencari capim KPK yang mampu menyelesaikan Kasus Novel hingga ke pengadilan, sehingga KPK tidak terus menjadi bulan-bulanan dan politisasi atas kedua kasus tersebut," tutur Neta. 

PR itulah yang menjadi tantangan pansel menentukan pimpinan KPK selanjutnya. Neta berharap hadir sosok yang bisa meningkatkan "kualitas" KPK sebagai lembaga penegak keadilan di Indonesia. 

"Tanpa semua itu, KPK periode baru tidak akan memunculkan terobosan baru dan hanya mengulang era KPK sebelumnya, yaitu asyik dengan pencitraan dahsyat dengan ber-OTT (Operasi Tangkap Tangan) ria tanpa hasil maksimal," ujar Neta.