DPR Terima Audiensi Serikat Tani, Desak Reforma Agraria Sejati

DPR RI menerima audiensi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). (Arie Dwi Prasetyo/Z Creators)

INDOZONE.ID - Pimpinan DPR RI menerima audiensi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Ruang Rapat Komisi XIII, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025). Pertemuan itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.

Hadir pula perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari.

Audiensi ini bertepatan dengan momentum Hari Tani Nasional 2025 yang diperingati setiap 24 September. Sekitar 100 perwakilan KPA hadir langsung di ruang rapat, sementara ribuan petani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dengan membawa hasil bumi, kentungan, dan spanduk tuntutan.

Baca juga: FOTO: Demo Sambut Hari Tani Nasional

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengucapkan terima kasih karena DPR akhirnya membuka pintu untuk audiensi. Ia menyebut Hari Tani Nasional sebagai momen penting bagi petani.

“Jadi, Hari Tani Nasional ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kami kaum tani, ini ibarat lebarannya kaum tani,” kata Dewi.

Meski begitu, Dewi menegaskan masih ada banyak kekesalan di kalangan petani akibat lambannya pelaksanaan reforma agraria. “Mungkin ini sangat ada kekesalan, tapi kami juga berterima kasih karena akhirnya bisa masuk ke DPR dengan membawa 100 kursi bagi petani,” ucapnya.

Dewi mengingatkan bahwa KPA sejak 1994 konsisten memperjuangkan kedaulatan agraria di Indonesia. Ia menegaskan reforma agraria sejati harus segera dijalankan oleh pemerintah dan DPR.

“Judul pernyataan sikap kami adalah rakyat dan kekayaan bangsa setiap hari dijarah. Presiden dan DPR RI harus segera menjalankan reforma agraria sejati sekarang juga,” ujarnya.

Menurutnya, yang sering luput dari pemberitaan adalah penjarahan tanah rakyat dan sumber daya alam di pedesaan. Ia menyebut masyarakat adat, petani, hingga nelayan terus kehilangan tanah dan wilayah tangkap akibat konsesi yang berlangsung puluhan tahun.

“Ini penjarahan nyata di lapangan. Bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya, nelayan kehilangan aksesnya ke laut, wilayah tangkapnya di kampung-kampung, dan konsesi-konsesi itu terus berdiri bahkan sampai sekarang,” tegas Dewi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menghargai dan membuka ruang dialog bagi para petani serta organisasi masyarakat sipil.

“DPR tentu akan menampung dan membahas aspirasi ini bersama pemerintah. Reforma agraria adalah agenda penting bangsa, sehingga perlu kerja sama lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaannya bisa berjalan lebih konkret,” ujar Dasco.

Baca juga: DPR RI Terima Aspirasi KSPSI Terkait RUU Ketenagakerjaan