Puluhan Tahun Lewati Jalan Rusak, Warga Berharap Pemerintah Jangan Tutup Mata

Kondisi jalan perbatasan yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara belum diperbaiki. (Rizky Maulizar/Z Creators)

INDOZONE.ID - Kondisi jalan perbatasan yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara belum juga diperbaiki. Akibatnya, perekonomian masyarakat di tiga kecamatan masih terhambat.

Kerusakan jalan tersebut berdampak langsung pada aktivitas warga dari Desa Guha dan Lae Gambir di Kecamatan Simpang Kanan, Desa Keras di Kecamatan Suro, Aceh Singkil, serta masyarakat dari Desa Sibagindar, Kecamatan Sibagindar, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara.

Baca juga: Provinsi Aceh Akhirnya Punya Sekda Definitif, Diharapkan Mampu Dorong Program Strategis

Manik, warga Kecamatan Suro, mengaku jalan rusak di desanya membuat akses hasil perkebunan sawit sangat terganggu dalam pertumbuhan ekonomi.

“Dampak kerusakan jalan ini berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kami. Keberadaan jalan ini sangat penting untuk menunjang pendapatan dari hasil kebun,” ujar Manik, Senin (22/9/2025).

Padahal, ruas jalan Simpang Siompin–Keras, Suro hingga batas Sibagindar, Pakpak Bharat, sempat mendapat perhatian Pemerintah Aceh tahun 2023 lalu dengan alokasi peningkatan senilai Rp2,5 miliar.

Namun, pihak pemerintah tak kunjung memperbaikinya sehingga jalur vital antarpovinsi ini semakin rusak parah.

Pada awal Agustus 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bersama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah bersepakat melanjutkan pembangunan jalan penghubung sepanjang 8,3 kilometer tersebut. Kesepakatan itu disampaikan langsung Wakil Bupati Aceh Singkil, H. Hamzah Sulaiman, bersama Wakil Bupati Pakpak Bharat, H. Mutsyuhito Solin.

“Hasil kesepakatan dengan Wakil Bupati Pakpak Bharat, masing-masing berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan penghubung ini,” kata Hamzah Sulaiman.

Baca juga: Dapat Aduan Lewat DM Medsos Soal Jalan Rusak di Penjaringan, Anggota DPRD DKI Langsung Sidak

Ia menegaskan, jika jalan tersebut rampung, maka akses perekonomian masyarakat akan lebih lancar. Selain meningkatkan pendapatan petani sawit, infrastruktur itu juga diyakini mampu membuka potensi kerjasama antarwilayah yang saling menguntungkan.