Digitalisasi Bansos Nasional Dimulai, Banyuwangi Jadi Daerah Uji Coba Perdana

Uji Coba digitalisasi bansos mulai dilakukan di Banyuwangi (Humas Pemkab Banyuwangi) 

INDOZONE.ID - Pemerintah pusat mulai melakukan langkah besar dalam transformasi sistem bantuan sosial dengan meluncurkan program digitalisasi bansos. 

Banyuwangi menjadi daerah pertama yang ditunjuk sebagai lokasi percontohan nasional. 

Uji coba pendaftaran sudah berjalan sejak hari ini, Kamis (18/9/2025), dan diharapkan mampu memberi gambaran awal untuk penerapan berskala nasional.

Uji coba tahap pertama dilaksanakan di Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, serta Desa Kemiren, Kecamatan Glagah. 

Baca juga: Suara Ojol yang Tak Ikut Demo 17 September: Mending Fokus On Bid Buat Keluarga

Kedua wilayah ini menjadi pionir pelaksanaan pendaftaran bansos berbasis digital yang digadang-gadang akan lebih transparan serta mengurangi potensi penyelewengan data penerima.

Mekanisme pendaftaran disiapkan dalam dua jalur. Jalur pertama adalah mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos, yang terhubung dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Jalur kedua diperuntukkan bagi masyarakat yang kesulitan mendaftar secara online, yakni melalui agen perlinsos. 

Agen ini sebelumnya sudah mendapat pelatihan khusus agar mampu membantu masyarakat.

Baca juga: BBM SPBU Swasta Langka, Pertamina Didorong Perbaiki Produk dan Layanan

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyebut bahwa saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos aktif. Mereka terdiri atas pendamping PKH, TKSK, dan operator desa/kelurahan. 

“Masyarakat yang tidak memiliki perangkat atau kesulitan menggunakan aplikasi bisa menghubungi agen. Mereka akan turun langsung untuk menyisir masyarakat yang belum bisa daftar mandiri,” ujarnya.

Selain agen, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan operator SIKS-NG di desa/kelurahan. Petugas ini bertugas menginput dan memvalidasi data kemiskinan untuk Kementerian Sosial. 

Ipuk menegaskan keterlibatan kader dasa wisma juga menjadi strategi penting. Menurutnya, banyak warga yang layak menerima bantuan namun terlewat dalam pendataan sebelumnya.