BEM Nusantara Mendesak Perubahan Menyeluruh di Polri, Ribuan Mahasiswa Berunjuk Rasa di Jalan

Seruan Aksi BEM Nusantara (sumber: Instagram/@aliansibemsurabaya)

INDOZONE.ID - Desakan untuk melakukan perubahan di lembaga kepolisian kembali terdengar seiring dengan demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Surabaya. BEM Nusantara secara tegas menyatakan perlunya reformasi menyeluruh pada Polri sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang dianggap merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Rialdo, selaku Koordinator BEM Nusantara, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar respons spontan, melainkan bagian dari rencana besar untuk mendorong Polri menjadi lembaga yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

“Reformasi menyeluruh merupakan sebuah keharusan, bukan sekadar opsi. Kepolisian perlu dibebaskan dari tindakan-tindakan yang merusak rasa keadilan masyarakat,” ujar Rialdo di tengah aksi yang diikuti ribuan mahasiswa.

Baca juga: Presiden Prabowo Panggil Kapolri Hingga Panglima TNI Bahas Kericuhan

Gerakan ini sejalan dengan gelombang unjuk rasa serupa di berbagai wilayah Indonesia. Di Jakarta, Bandung, Medan, dan Makassar, ribuan massa mulai dari mahasiswa, pelajar, hingga pengemudi ojek online, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor kepolisian. Aksi ini dipicu oleh kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan taktis Brimob. Kasus tersebut dinilai sebagai cerminan persoalan mendasar dalam tubuh Polri.

BEM Nusantara menegaskan bahwa perubahan di Polri perlu mencakup tiga aspek utama:

• Keterbukaan dalam prosedur hukum dan pengelolaan kasus.
• Akuntabilitas terhadap setiap perilaku petugas di lapangan.
• Penghapusan praktik bermasalah yang menimbulkan ketidakadilan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Didesak Mahasiswa Mundur Dari Kapolri, Jenderal Sigit: Kami Prajurit Kapan Saja Siap!

Tuntutan ini menegaskan bahwa aksi protes mahasiswa tidak hanya berfokus pada kasus Affan, tetapi juga menyangkut masa depan demokrasi dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.