H-13 Pilkada 2024, Bawaslu Kota Yogyakarta Bekali Panwascam Mengenai Pembekalan Logistik Surat Suara
INDOZONE.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pilkada Jogja 2024, bersama seluruh Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Kota Yogyakarta.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan selama sehari di Hotel FortunaGrande Malioboro Yogyakarta by Fosia, Kamis (14/11/2024) dengan tema "Pengawasan Panwaslucam pada Tahapan Putungsura (Pemungutan dan Penghitungan Suara) Mencegah Kecurangan dan Menjaga Integritas Pemilu".
Rakernis ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Bawaslu RI dan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pilkada Sleman Tahun 2024
Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andi Kartala mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Panwascam maupun petugas Pilkada lainnya, utamanya adalah memberikan pembekalan mengenai distribusi logistik kotak suara.
Baca Juga: Kepala Desa Ledokombo Jember Diduga Tak Netral saat Pilkada, Kasus Naik ke Penyidikan
"Ada beberapa hal yang kemudian menjadi fokus pengawasan untuk teman-teman ini
Pertama, terkait distribusi logistik (itu juga sebelum putungsura), kemudian saat putungsura itu juga melakukan pengawasan terkait dugaan-dugaan yang terjadi," kata Andi Kartala disela-sela Rakernis.
"Jadi putungsura ini ibaratnya mahkotanya tentang bagaimana kita memastikan pada saat putungsura benar-benar tidak terjadi pelanggaran yang bisa menghambat Pilkada bermartabat dan berintegritas," sambung Andi.
Disamping itu, pihaknya juga memastikan kepada Panwascam serta petugas TPS lainnya, untuk melakukan antisipasi tidak terjadinya konflik misalnya antara saksi dengan para petugas. Hal ini mengingat, seperti pemilihan sebelumnya, saksi di TPS nantinya selain dari OPD terkait juga akan ada dari saksi masing-masing paslon (pasangan calon).
"Jadi memang tugas kami ini sebagai pengawas. Tugas pengawas di TPS nanti turunannya bagaimana melakukan pengawasan, bagaimana kemudian melakukan seperti imbauan atau perbaikan ke KPPS terkait konflik yang terjadi misalnya antara saksi dengan penyelenggara (dalam hal ini KPPS)," jelasnya.
Baca Juga: Kuasa Hukum Klaim 2 Terduga Penusukan Santri di Jogja Tak Terlibat, Polisi: Masih Didalami
"Tapi kemudian kalau memang ada hal yang harus dimediasi, nanti kita lihat dinamika dilapangannya seperti apa," lanjutnya.
Kemudian, berkaca pada pemilihan sebelumnya yang dimana terdapat polemik sengketa hasil suara. Untuk mencegah hal itu tidak terjadi lagi, Bawaslu Kota Yogyakarta berkomitmen tidak ada hal semacam itu.
"Acara hari ini juga bagian untuk mengantisipasi itu, makanya kemudian bagaimana kami memastikan surat suaranya itu harus tepat jumlahnya, tidak ada gesek seperti kemarin yang mana ada kotak suara yang berbeda-beda," tegasnya.
Untuk itu, pihaknya pun terus menghimbau kepada petugas KPPS melaksanakan tugasnya sebaik mungkin.
"Bagaimana kemudian kita memastikan pada saat perhitungan suara, KPPS harus melaksanakannya dengan benar. Karena biasanya pada saat penjumlahan/perhitungan itu bahkan bisa saja menjadi potensi terjadinya sengketa," katanya.
"Sekali lagi karena waktunya tinggal 13 hari lagi, jangan sampai nanti ada permasalahan-permasalahan di internal yang itu akan mengganggu proses pengawasan Pilkada," tegas Andi.
Terkait peningkatan pengawasan logistik surat suara, Bawaslu Kota Yogyakarta mengoptimalkan pengawasan para petugas Pilkada.
"Sampai hari ini belum ada fasilitas itu (memasang CCTV). Jadi memang nanti kita lebih mengoptimalkan dari pengawasan teman-teman pengawas TPS itu," jelasnya.
Disinggung untuk mengantisipasi ancaman curah hujan tinggi pada tanggal 25 - 26 November, pihaknya terus memastikan surat suara yang sudah didalam gedung penyimpanan logistik dipastikan aman.
Diketahui, pada dua hari itu logistik surat suara siap disitribusikan ke seluruh TPS Kota Yogyakarta
"Kami juga beberapa kali memastikan ke KPU terkait musim hujan sekarang ini, kami masih
pada pencarian terkait potensi banjir karena itu mungkin menjadi sebuah potensi ya. Karena pengalaman yang dulu gudang di KPU kan bocor, sehingga takutnya kalau kali ini bocor lagi akan merusak logistik yang sudah ada di gudang," katanya.
"Jadi baru kami akan mengantisipasi terkait potensi banjir (ini musim hujan). Tapi hari ini belum memberikan rekomendasi ke KPU," pungkas Andi Kartala.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung