Tanggapai Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Ikut Kampanye, Begini Jawaban Anies Baswedan

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

INDOZONE.ID - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari pernyataan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyebut Presiden boleh memihak dalam pilpres 2024.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat mendampingi Prabowo Subianto sebagai Menhan.

Menurut Anies, pernyataan tersebut menyerahkan kepada masyarakat, pakar tata negara hingga lembaga hukum.

Baca Juga: Mengenang Masa Kecil di Jogja, Anies Baswedan Jadi 'Tukang Becak' 

Meski demikian, dirinya menekankan para penguasa harus taat hukum, mengingat Indonesia berlandaskan hukum

"Kalau aturan hukumnya tidak boleh ya berarti tidak boleh. Kita lihat aturan hukumnya, jadi kami merasa gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera", ucapnya usai menemui Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

"Kita merujuk pada aturan hukum saja. Sesudahnya rakyat yang bisa menilai", sambungnya.

Pada kesempatan itu, Anies juga meminta kepada pakar tata negara untuk memberikan opini terhadap sikap Presiden Jokowi tersebut terkait bagaimana sebenarnya aturan hukum yang bijak.

Baca Juga: Presiden Jokowi Bolehkan Kampanye Asalkan Jangan Manfaatkan Fasilitas Negara

"Kita minta kepada para pakar tata negara untuk memberikan opini sebetulnya aturan hukum kita bagaimana. Karena gini kalau nantinya tidak kita akan mengatakan ini benar atau salah berdasarkan pandangan subyektif masing-masing," ujar Anies.

Lanjut Anies kembali menegaskan, jangan sampai jadi negara kekuasaan, yang dimana hukum diatur oleh penguasa.

"Rakyat itu sudah susah, biaya pupuk mahal, lapangan pekerjaan sulit, jangn ditambahin dengan kerepotan tata aturan negara yang tidak ditaati," imbuhnya.