Urgensi PPHN: Solusi Agar Proyek Nasional Tak Mangkrak saat Ganti Presiden

Ilustrasi dokumen PPHN. (Gemini AI)

INDOZONE.ID - Wacana tentang PPHN terus mencuat, apalagi setiap Pemilu tiba. Ada kekhawatiran jika ganti presiden pasti ganti kebijakan. Hal ini tentunya akan memengaruhi nasib program strategis nasional yang bernilai triliunan rupiah.

Pembangunan jangka panjang bisa saja dihentikan oleh presiden yang baru. Atau bisa saja arah pembangunan dirombak total karena presiden yang baru memiliki visi yang bertolak belakang dengan presiden lama.

Di sinilah wacana penghidupan kembali semacam garis besar haluan negara yang kini dikenal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ramai diperbincangkan.

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Pastikan Isu Amandemen Terkait PPHN Tak Bakal Pengaruhi Pemilu 2024

Dalam artikel ini, kita akan bedah seberapa krusial PPHN ini dalam menjaga napas proyek strategis nasional.

Apa Itu PPHN?

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan dokumen yang berisi arah pembangunan nasional jangka panjang. Tujuannya adalah menjaga kesinambungan pembangunan agar tetap berjalan selaras meskipun terjadi pergantian pemerintahan. 

Keberadaan PPHN dinilai penting sebagai pedoman strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

PPHN berperan sebagai haluan negara, bukan sekadar panduan bagi pemerintah yang sedang menjabat. Artinya, dokumen ini mengikat berbagai lembaga negara, memastikan target pembangunan jangka panjang tetap konsisten, serta mengurangi potensi perubahan kebijakan yang terlalu drastis setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

Seberapa Urgensinya PPHN?

Terkait urgensi PPHN pernah dibahas oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat peluncuran buku “PPHN Tanpa Amandemen” di Universitas Terbuka Convention Center, Tangerang Selatan, pada Selasa, 21 Maret 2023.

Dalam paparannya, Bamsoet mengatakan Indonesia sebenarnya telah memiliki Visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. 

Dalam proyeksi tersebut, sekitar 70 persen penduduk diperkirakan masuk dalam kategori berpenghasilan menengah, dengan pendapatan per kapita mencapai 23.199 dolar AS.

“Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 serta pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, waktu yang kita punya hanya sekitar 22 tahun dari sekarang. Pada saatnya nanti kita akan dihadapkan pada sebuah fakta, apakah visi yang dikonstruksikan dalam memori kolektif tersebut hanya sebatas utopia ataukah mampu mewujud menjadi realita," ujar Bamsoet saat itu.

Bamsoet menilai, pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses yang berkelanjutan. Karena itu, dibutuhkan rujukan, pedoman, serta strategi perencanaan yang matang agar arah pembangunan tetap jelas.

Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah, sehingga perlu dikelola dengan baik agar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.