Kaesang Pangarep Tunjuk Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani Jadi Ketua DPD PSI Solo

Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani. (Ari Welianto/Z Creators)

INDOZONE.ID - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menunjuk Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, saat dikonfirmasi.

"Kemarin kami turun ke Solo karena ada instruksi untuk komunikasi dengan Mbak Astrid. Dari DPP menunjuk Mbak Astrid sebagai Ketua DPD PSI Solo," ujarnya, Senin (13/10/2025).

Baca juga: Sekar Tandjung Mundur dari Bakal Cawali, Dukung Paslon Respati Ardi-Astrid Widayani di Pilkada Solo

Menurutnya, penunjukan Astrid sebagai Ketua DPD PSI Solo yang baru merupakan bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029 mendatang. Pasalnya, target ke depan adalah agar PSI bisa menang di 2029, termasuk di Kota Solo.

"Tidak lain, ini untuk mempersiapkan kemenangan PSI berikutnya di tahun 2029," ungkapnya.

Yogo mengatakan, sebelumnya telah disodori sejumlah nama untuk diukur dan dipertimbangkan.

"Nama-nama itu kemudian didiskusikan dengan teman-teman Solo, dan akhirnya terpilih Mbak Astrid. Karena ini tidak lain demi kebesaran PSI ke depannya," jelasnya.

"Akhirnya bersambut, kami linier, kami kerjakan di lapangan. Kemudian Mbak Astrid juga menyetujui, dan kami berproses hingga bertemu dengan teman-teman Solo untuk masuk ke pengurusan," tambahnya.

Astrid Widayani jadi salah satu kandidat yang disebut akan gantikan Gibran jadi Wali Kota Solo. (Instagram/@astridwidayani )

Untuk dewan pembina, Yogo menyebut sudah muncul nama berinisial 'R'. Namun, ia enggan mengungkap sosok di balik inisial tersebut.

"Siapa inisial 'R'? Ditunggu saja setelah SK turun. Ini yang menarik kalau di Solo — di Solo, ‘R’ bisa siapa pun itu. Ada Rio, Rudy, ada ‘R’ yang lain," terang dia.

Baca juga: Mengenal Sosok Astrid Widayani, Rektor Termuda yang Digadang Gantikan Gibran Jadi Wali Kota Solo

Yogo meminta awak media untuk bersabar karena saat ini masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari DPP.