Bisakah 17+8 Tuntutan Rakyat Masuk ke Revisi UU HAM?

Seorang demonstran membawa poster bertuliskan 17+8 tuntutan rakyat. (Antara Foto/Fakhri Hermansyah)

INDOZONE.ID - Menteri HAM Natalius Pigai memastikan sebagian poin dari "17+8 Tuntutan Rakyat" berpeluang masuk dalam revisi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satunya penguatan Komnas HAM yang dianggap relevan dengan kebutuhan saat ini.

Pigai menjelaskan revisi UU HAM akan mengatur penguatan institusi, termasuk Komnas HAM. Ada empat opsi yang sedang dipertimbangkan, yakni:

• Rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat, dengan sanksi bagi yang mengabaikan.
• Penyidik ad hoc Kejaksaan bisa menangani kasus HAM besar.
• Komnas HAM diberi kewenangan penuh seperti KPK.
• Pemberian hak imunitas bagi komisioner dalam menjalankan tugas.

“Begitu pula diatur menyangkut aktor-aktor HAM karena mengalami pergeseran sekarang, situasi berbeda dengan zaman dulu,” kata Pigai dikutip Antara, Rabu (17/9/2025).

Selain Komnas HAM, lembaga lain seperti Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komnas Disabilitas juga akan diperkuat. Kementerian HAM sendiri bakal mengevaluasi berbagai aturan yang bertentangan dengan HAM dalam kerangka revisi ini.

Baca juga: 6 Respons Resmi DPR terhadap Poin 17+8 Tuntutan Rakyat

Presiden Prabowo: Sebagian Tuntutan Masuk Akal

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menanggapi gelombang aksi demonstrasi "17+8 Tuntutan Rakyat". Ia menganggap beberapa poin rasional, termasuk desakan pembentukan Tim Investigasi Independen untuk kasus kematian Affan Kurniawan.

"Soal tim investigasi independen, menurut saya itu bisa dibicarakan. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa," ucap Prabowo.

Namun, soal tuntutan menarik TNI dari pengamanan sipil, Prabowo menilai hal itu masih perlu diperdebatkan karena TNI tetap punya peran menjaga keamanan rakyat.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Beri Respons Positif pada 17+8 Tuntutan Rakyat

DPR Ikut Merespons

Di Senayan, DPR RI juga mulai ambil langkah konkret. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut beberapa fasilitas anggota DPR dipangkas, termasuk tunjangan perumahan, biaya listrik, komunikasi, hingga transportasi.

Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri juga diberlakukan. “Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan DPR mendengar aspirasi publik dan melakukan langkah nyata,” tegas Dasco.

Jalan Panjang Revisi UU HAM

Dengan dorongan publik dan langkah dari pemerintah hingga DPR, revisi UU HAM berpotensi jadi pintu masuk untuk memasukkan sebagian tuntutan rakyat. Namun, jalan politiknya tentu masih panjang dan akan ditentukan lewat pembahasan di parlemen.