Israel Bombardir Suriah, Klaim Lindungi Druze di Sweida; Suriah: Ini Agresi Terang-terangan!

Israel serang gedung Kementerian Pertahanan Suriah di Damascus. (REUTERS/Khalil Ashawi)

INDOZONE.ID - Israel meluncurkan serangkaian serangan ke Suriah dengan klaim upaya perlindungan  komunitas religius Druze di Sweida. Pemerintah Suriah mengecam keras serangan ini dan menyebutnya sebagai “eskalasi berbahaya”. 

Kementerian Luar Negeri Suriah juga menganggap Israel menjalankan “kebijakan yang mengada-ada untuk meningkatkan ketegangan, memicu kericuhan, dan merusak stabilitas Suriah”, mengutip Al Jazeera.

Serangan Israel terjadi berturut-turut pada hari Selasa dan Rabu (15-16 Juli) kemarin. Serangan pada hari Selasa, 15 Juli terjadi di Sweida, tempat dimana konflik antara komunitas Druze dan suku-suku Badui lokal memanas sejak aksi penculikan seorang pedagang dari komunitas Druze pada hari Senin, 13 Juli lalu. 

Akibat intervensi militer Israel pada konflik ini, menurut laporan  Syrian Observatory for Human Rights, sebanyak lebih dari 250 jiwa melayang. Serangan susulan terjadi pada Rabu 16 Juli kemarin. 

Baca juga: Modus Perdagangan Bayi Sindikat Internasional: Pelaku Dalih Adopsi Untuk Dirawat Sendiri

Israel meluncurkan serangan udara bertubi-tubi, dengan dua kali serangan masif, yang mengakibatkan gedung-gedung hancur dan langit Suriah dipenuhi asap tebal. 

Serangan ini menyasar kantor Kementerian Pertahanan, kantor kepresidenan, dan markas militer Suriah di pusat Damaskus. Akibat serangan ini, pihak berwenang Suriah melaporkan 1 orang kehilangan nyawa dan 18 lainnya luka-luka.

Israel menyatakan bahwa intervensi militer yang dilakukannya bertujuan untuk melindungi komunitas minoritas Druze di Suriah yang mengalami serangan dari pihak pro-pemerintah, serta merespons tindakan pemerintah Suriah yang mengerahkan tentara Suriah ke wilayah selatan yang berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. 

Pemerintah Suriah mengecam keras klaim Israel tentang peringatan dan perlindungan kaum Druze sebagai alasan utama penyerangan Israel ke Suriah.

Baca juga: Taj Yasin Tegaskan Beras Oplosan Tak Boleh Beredar, Pemprov Jateng Siapkan Penyisiran

Dalam laporan Al Jazeera, Pemerintah Suriah mengecam keras serangan ini dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional, sebagaimana juga disuarakan oleh sejumlah pemerintah Arab seperti Lebanon, Irak, Qatar, Yordania, dan Mesir. 

“Tindakan kriminal dan ilegal ini tidak dapat diterima dalam keadaan apapun dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara Suriah,” pernyataan Ahmed al-Sharaa, Presiden Suriah, dalam laporan yang dimuat di The Guardian.

Suriah yang masih dalam fase peralihan pemerintahan baru setelah jatuhnya rezim al-Assad berupaya untuk mengambil alih kendali atas masalah ini. Namun, menghadapi kerusakan akibat serangan bertubi-tubi di Damaskus dan Sweida, Pemerintah Suriah yang masih baru menghadapi kesulitan.

“Israel tidak akan membiarkan pemerintahan Suriah memperluas otoritasnya ke seluruh wilayah,” ujar Ammar Kahf, Direktur Eksekutif Omran Center for Strategic Studies berbasis di Damaskus. 

Kahf juga mengatakan bahwa jatuhnya pemerintahan lama Suriah dan terbentuknya pemerintah awal yang masih baru dan rapuh, serangan-serangan ini mengindikasikan bahwa Israel berupaya memaksakan kontrol dan kehendak nya atas Suriah kepada kepemimpinan yang baru. 

“Kita memang masih berada di tahap awal, namun hal ini membutuhkan persatuan seluruh penduduk Suriah. Kehadiran pemerintah asing yang masuk lalu menghancurkan fasilitas umum dan mengganggu keamanan serta keselamatan adalah sesuatu yang tidak masuk akal,” tambah Kahf kepada Al Jazeera. 

Pemerintah Suriah mengumumkan bahwa pasukan militer akan ditarik dari Swedia sebagai aksi gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Namun, Komunitas Druze di Suriah terpecah menjadi dua pihak: pihak Yasser Jarbou yang menyepakati gencatan senjata, dan Hikmat al-Hijri yang menolaknya. 

Situasi di Suriah kini masih penuh ketidakpastian. Sementara pemerintah berupaya menjaga kedaulatan. campur tangan asing dan perpecahan internal menjadi ancaman atas stabilitas negara pasca rezim.