INDOZONE.ID - Wakil Ketua I DPRK Aceh Tengah, H. Hamdan, S.H, menghadiri langsung rapat koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Terhadap Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum, Jumat (22/11/2024)
Rapat koordinasi ini dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Aceh Tengah yang berlangsung di Meeting Room Lemong Cafe, Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk perwakilan instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak.
Rapat koordinasi ini menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang kerap dialami kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Baca Juga: Bea Cukai dan BNN Tindak 19 Kilogram Sabu dan Amankan 3 Orang Tersangka di Perairan Palu
H. Hamdan, S.H menyampaikan apresiasi atas inisiatif DKBP3A yang telah mengumpulkan berbagai pihak untuk bersama-sama mencari solusi.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dan lembaga pendidikan semakin sadar akan pentingnya memberikan perlindungan serta mampu mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkelanjutan
“Isu ini pun membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Dengan kolaborasi lintas sektor, kita harap berbagai upaya pencegahan ini dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat Aceh Tengah,” ujar Hamdan.
DPRK Aceh Tengah akan berkomitmen untuk memberikan penanganan yang cepat dan tepat terhadap setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami juga akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah terjadinya tindak pidana," Hamdan Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tengah.
Baca Juga: Kantor BKPSDM di Papua Dibakar Massa: Apa Penyebabnya?
Salah satu fokus pembahasan adalah tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan serta perumusan langkah strategis yang lebih terarah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak.
Menurut Hamdan, peningkatan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak harus segera diantisipasi.
“Kita juga harus membangun sistem perlindungan yang terpadu untuk mengurangi kekerasan di Aceh Tengah dan melibatkan semua pihak dari pemerintah hingga komunitas lokal agar kelompok rentan mendapatkan hak-hak mereka,” Tegasnya
Mengakhiri kegiatan Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah ia berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar berbagai pihak dalam upaya menciptakan Kota Makassar yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Kita juga dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk segera diterapkan di Aceh Tengah ini sehingga angka kekerasan dapat ditekan dan Aceh Tengah menjadi daerah yang lebih ramah bagi perempuan dan anak.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan Langsung