Sabtu, 05 OKTOBER 2024 • 13:45 WIB

Jokowi dan Desa: Transformasi, Elektrifikasi, dan Pembangunan Berkelanjutan

Author

Presiden Joko Widodo saat menyapa masyarakat Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024.

INDOZONE.ID -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun. Pada 20 Oktober 2024, masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir, dan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan menggantikan posisi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Selama satu dekade memimpin, Presiden Jokowi berhasil mencatat berbagai capaian signifikan di berbagai sektor, termasuk pembangunan desa dan pengembangan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program-program ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya.

Komitmen Presiden Jokowi terhadap pemerataan pembangunan tidak pernah surut, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Usahanya membawa kemajuan bagi desa-desa dan wilayah 3T telah menciptakan dampak positif yang signifikan.

Baca Juga: Sepuluh Tahun Jokowi: Membangun Pemilu yang Aman, Tepat Waktu, dan Transparan

Indozone akan mengulas lebih lanjut mengenai berbagai capaian positif Jokowi, khususnya dalam memajukan desa dan wilayah 3T yang berkontribusi besar bagi perkembangan Indonesia.

Program Dana Desa

Presiden Jokowi memantau grafik penyaluran dana desa di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 3 Januari 2024.

Presiden Jokowi menekan angka desa tertinggal melalui Program Dana Desa. Program ini diluncurkan pada tahun 2015 sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan desa, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Melalui program ini, pemerintah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan desa. Berbagai fasilitas seperti jalan, jembatan, sarana air bersih, dan irigasi dibangun guna menunjang kehidupan masyarakat desa.

Selain itu, Dana Desa juga digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, sehingga ekonomi desa dapat tumbuh secara mandiri.

Program ini menjadi salah satu kebijakan andalan Jokowi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

Berikut ini rincian dana desa yang digelontorkan pemerintahan Jokowi dari tahun ke tahun.

  • Dana Desa 2015: Rp20,7 triliun
  • Dana Desa 2016: Rp47 triliun
  • Dana Desa 2017: Rp60 triliun
  • Dana Desa 2018: Rp60 triliun
  • Dana Desa 2019: Rp70 triliun
  • Dana Desa 2020: Rp71,19 triliun
  • Dana Desa 2021: Rp72 triliun
  • Dana Desa 2022: Rp68 triliun
  • Dana Desa 2023: Rp70 triliun
  • Dana Desa 2024: Rp71 triliun

Dari data tersebut bisa disimpulkan tren penyaluran Dana Desa cenderung mengalami kenaikan. Penurunan terjadi hanya sekali yakni pada 2022 dengan selisih Rp4 triliun dari tahun sebelumnya.

Kemandirian Desa Terus Meningkat

UMKM Tanah Air didorong meningkatkan pengolahan dan pengemasan produk agar dapat menembus pasar internasional.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2023, kemandirian desa di Indonesia terus meningkat. Terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju, sementara Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal mengalami penurunan drastis.

Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan ini adalah kebijakan Dana Desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015. Program ini membantu mempercepat pembangunan di desa-desa, termasuk di wilayah 3T.

Menurut data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), pada tahun 2023 jumlah desa dengan status sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa, dari sebelumnya 13.453 desa.

"Pada tahun 2024 ini kinerja akan dioptimalkan agar target dan capaian bisa terpenuhi," kata Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangannya.

Abdul menjelaskan bahwa jumlah desa tertinggal mengalami penurunan drastis sebanyak 26.438 desa, dari 33.592 desa pada tahun-tahun sebelumnya menjadi hanya 7.154 desa.

Selain itu, desa berkembang mengalami peningkatan yang signifikan, bertambah sebanyak 5.884 desa, dari 22.882 desa menjadi 28.766 desa. Desa maju juga mencatat pertumbuhan besar, dari 3.608 desa menjadi 23.035 desa, bertambah 19.427 desa.

Pada tahun 2016, terdapat 174 Desa Mandiri, namun jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 11.456 Desa Mandiri pada 2023. Angka ini bahkan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Peningkatan Infrastruktur Desa

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Temef, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Program Dana Desa telah memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan infrastruktur di desa-desa, terutama dalam menunjang mobilitas masyarakat. Infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum lainnya kini lebih mudah diakses, memudahkan kehidupan sehari-hari warga.

Fokus utama pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa adalah proyek-proyek vital yang selama ini sulit terwujud karena keterbatasan anggaran. Dengan adanya Dana Desa, berbagai proyek yang sempat tertunda kini dapat direalisasikan, membantu mempercepat perkembangan wilayah pedesaan.

Dana Desa juga telah menghasilkan berbagai output signifikan di seluruh Indonesia. Tak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan peluang bagi usaha mikro, sehingga ekonomi desa semakin berkembang.

Pembangunan yang dilakukan melalui program ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan konektivitas dan pemberdayaan masyarakat mendorong aktivitas ekonomi menjadi lebih lancar, yang pada akhirnya memperkuat perekonomian di tingkat desa.

Berikut rincian output dari 2015-2024:

  1. Berhasil membangun lebih dari 366 ribu kilometer jalan
  2. Berhasil membangun 1.947.785 meter jembatan di seluruh desa
  3. Menciptakan 14.752 unit pasar
  4. Terciptanya 245 Bahan Usaha Milik (BUM) Desa.
  5. Membangun 9.330 unit tambatan perahu
  6. Membangun 6.812 unit
  7. Pengelolaan 740 unit irigasi.
  8. Membangun 542.954 unit penahan

Selain dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, output Dana Desa juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikut rincian output dari 2015-2024:

  1. Pembangunan 34.444 unit sarana
  2. Akses air bersih sebanyak 1.775.479
  3. MCK 545.320
  4. Membangun 27.015 unit
  5. Pembangunan drainase 54.105.061
  6. Adanya 71.285 kegiatan
  7. Berdirinya 611 unit posyandu.
  8. Pembangunan sumur 96.163

Program Elektrifikasi di Desa

Ilustrasi listrik masuk desa.

Sebagai bukti nyata kehadiran negara, pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus berupaya menyediakan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil.

Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rumah tangga, bahkan di wilayah terisolasi, dapat menikmati akses energi listrik yang setara dengan daerah perkotaan.

Sepanjang tahun 2023, melalui kerja sama dengan PLN, pemerintah berhasil mengaliri listrik ke 76.900 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Rasio elektrifikasi meningkat dari 99,67 persen pada tahun 2022 menjadi 99,78 persen, sementara rasio desa berlistrik tercatat mencapai 99,83 persen, menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencakup seluruh pelosok negeri.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan seluruh rumah tangga di Indonesia dapat menikmati aliran listrik, dengan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik mencapai 100 persen.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses listrik yang berkeadilan, terutama bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan listrik.

"Kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Jadi target elektrifikasi yang kita 100% itu diharapkan tahun 2024 bisa diselesaikan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024, di kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (15/1/2024).

Elektrifikasi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat yang sebelumnya belum menikmati akses listrik.

Masuknya listrik di desa-desa terpencil tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mempermudah akses pendidikan, dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Seperti pengakuan Nur Hidayati, warga Desa Sungai Hanya Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang bersyukur saat desanya dialiri listrik.

"Kami terharu. Dengan masuknya listrik ini kami sangat bahagia dan bangga sekali. Dulu desa kami gelap, sekarang jadi terang. Sekarang anak kami belajar menjadi lancar dan mudahan menjadi pintar. Terima kasih Pak Bupati," kata Nur, dilansir Antara.

Pertumbuhan Ekonomi di Desa

Presiden Joko Widodo meninjau salah satu UMKM di desa.

Program Dana Desa yang digalakkan oleh Presiden Jokowi telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Melalui berbagai proyek yang didanai, masyarakat desa kini memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka, dengan akses yang lebih baik terhadap berbagai sumber daya ekonomi.

Dalam rangka memperkuat pembangunan desa, pemerintahan Jokowi juga terus fokus pada pembangunan infrastruktur digital di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Peningkatan infrastruktur digital ini diharapkan dapat membuka akses informasi dan teknologi bagi masyarakat desa, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam ekonomi digital yang semakin berkembang.

Program Dana Desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan di pedesaan, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Presiden Jokowi ingin memastikan bahwa pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dapat terdistribusi dengan merata di seluruh wilayah Tanah Air, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.

"Banyak manfaat yang diterima ibu-ibu dari pengelolaan dana desa, seperti pemberian pelatihan salah satunya untuk meningkatkan ekonomi keluarga terutama ibu-ibu yg ikut pelatihan batik, untuk pemasaran kami selain belajar offline karena ada stand UMKM di Bendungan Sari, kami juga dapat pelatihan penjualan secara online ini sangat bermanfaat sekali," kata Ani, pelaku UMKM Desa Toyomarto, Kab. Malang.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Anwar Sadat berpendapat bahwa digitalisasi transaksi sangat diperlukan bagi UMKM, khususnya di desa.

Ia mencatat bahwa UMKM di desa saat ini berkembang dengan cepat, di mana inovasi dan kreativitas mereka semakin meningkat, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru di setiap desa.

Anwar juga menekankan pentingnya digitalisasi, terutama dalam aspek transaksi digital, yang dapat membantu memperlancar operasional UMKM.

Digitalisasi, termasuk dalam bentuk transaksi digital, dianggap sebagai solusi untuk memperkuat keuangan UMKM di desa. Anwar menegaskan bahwa Apdesi mengingatkan anggotanya untuk serius mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan teknologi baru.

Dengan demikian, diharapkan UMKM di desa dapat lebih kompetitif dan berdaya saing di pasar yang semakin global.

Baca Juga: Kunjungan Kerja, Jokowi Tinjau Pompanisasi di Desa Krendowahono Karanganyar

"Digitalisasi manfaatnya kan banyak dari sisi pemasaran, digitalisasi transaksi ini kan sangat membantu sekali. Karena secara ekonomi lebih ekonomis," ujar Anwar dalam keterangannya, Jumat (14/6/2024).

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

Sumber: Antara, Analisis Redaksi