INDOZONE.ID - Per tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan paripurna dari masa jabatannya sebagai pemimpin tertinggi di negara ini. 10 tahun sudah Presiden Jokowi memimpin Indonesia dengan cara yang berbeda dengan presiden sebelum-sebelumnya.
Sejumlah prestasi gemilang berhasil dicatatkan oleh Presiden Jokowi selama dua periode memimpin negeri ini. Salah satu prestasi gemilang yang berhasil dibuat oleh Presiden Jokowi hadir di bidang Pemilihan Umum (Pemilu).
Bahkan menurut Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi jauh lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya.
"Dari tiga rezim, mayoritas publik menilai rezim SBY dan Jokowi adalah rezim demokratis. Sementara rezim Soeharto adalah rezim dictator," ucap Sirojuddin dalam sebuah wawancaranya.
Lantas apa saja prestasi Presiden Jokowi di 10 tahun kepemimpinannya di bidang Pemilu? Berikut sejumlah prestasi yang berhasil dicapai Presiden Jokowi di bidang pemilu dalam dua periode.
Baca Juga: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Presiden Jokowi Capai 86,5 Persen
Kondisi Keamanan yang Aman dan Kondusif
Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kondisi keamanan yang aman dan kondusif memang berhasil tercipta. Tak ada lagi rasa khawatir akan intimidasi dari beberapa pihak bagi para calon pemilih untuk datang menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersuka cita. Bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan suka cita," ucap Presiden Jokowi kala di wawancara pada November tahun lalu.
Keamanan dan situasi yang kondusif memang menjadi fokus Presiden Jokowi selama menjabat sebagai Presiden. Hal tersebut memang acap kali diutarakan oleh Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan.
"Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas," kata Presiden Jokowi pada wawancara beberapa waktu lalu.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, Presiden Jokowi terlihat betul bagaimana fokusnya menjaga kestabilan serta situasi kondusif selama tahun-tahun politik.
Baca Juga: 10 Tahun Presiden Joko Widodo: Pertumbuhan Ekonomi Stabil, Kemiskinan Menurun
Pemilu Seusai Jadwal atau Tepat Waktu
Selain perihal keamanan dan kondusifitas, jadwal pelaksanaan pemilu yang selalu tepat waktu juga menjadi salah satu prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Presiden Jokowi di masa kepemimpinannya.
Dalam sejumlah wawancara pun, Presiden Jokowi selalu menegaskan jika pelaksanaan Pemilu harus selalu tepat waktu dan haram untuk ditunda-tunda. Hal itu dilandasi agar perpindahan pemerintahan bisa terus berlanjut.
"Saya kira sudah jelas semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," jelas Presiden Jokowi dalam wawancara jelang Pilpres 2024, seperti dilansir Setkab.
"Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," sambungnya.
Partisipasi Politik Meningkat
Di era Presiden Jokowi, memang terjadi peningkatan yang signifikan terhadap partisipasi politik, khususnya dari kalangan anak muda. Ya, di jaman Presiden Jokowi para kaum muda cukup terlibat aktif dalam partisipasi politik baik pada Pilpres maupun Pilkada.
Generasi muda, yang dulu dianggap pasif dalam politik, kini menjadi motor penggerak perubahan di berbagai lini. Tren ini menunjukkan bahwa iklim demokrasi di Indonesia semakin sehat dan inklusif.
Kepala Negara dinilai telah berhasil menciptakan ruang yang kondusif bagi anak muda untuk terlibat aktif dalam proses politik, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.
Sejak Presiden Jokowi memimpin, berbagai kebijakan dan program yang mendukung keterlibatan generasi muda dalam politik terus berkembang. Salah satu langkah konkret adalah mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon pemimpin.
Partisipasi politik yang lebih besar ini tidak hanya menunjukkan peningkatan kesadaran politik, tetapi juga menguatkan demokrasi Indonesia dengan memberi tempat bagi perspektif dan inovasi baru dari kelompok usia muda.
Peningkatan partisipasi pemuda dalam politik tidak terlepas dari kemudahan akses informasi yang terjadi di era digital. Sebagai Kepala Negara, Jokowi telah mendorong transformasi digital secara masif, yang berdampak langsung pada keterbukaan informasi politik.
Dalam era kepemimpinan Presiden ini, demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan di atas landasan stabilitas, tetapi juga memberi ruang luas bagi kebebasan dan partisipasi publik, terutama generasi muda.
Kondisi ini menunjukkan bahwa iklim demokrasi yang sehat bukan hanya tentang kebebasan formal, tetapi juga tentang partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Dengan keterlibatan pemuda yang semakin meningkat, masa depan demokrasi Indonesia tampak lebih cerah dan inklusif.
Pemilu Lebih Transparan
Transparansi memang jadi salah satu isu yang acap kali muncul setiap pergelaran pemilu yang berlangsung di Indonesia, terutama di masa-masa Orde Baru (Orba). Namun situasi berbeda terjadi sejak Presiden Jokowi mengambil alih kepemimpinan.
Ya, pemilu terasa lebih transparan baik dalam hal perhitungan suara hingga biaya yang dikeluarkan. Tak hanya itu dalam eksekusinya, politik uang atau kerap dikenal 'serangan fajar' mengalami penurunan yang sangat signifikan pada masa Presiden Jokowi.
Peningkatan transparansi pemilu di era Presiden Jokowi tidak lepas dari kebijakan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ada revolusi di tubuh KPU benar-benar memberikan dampak pada penyelenggaraan Pemilu di masa Presiden Jokowi.
Bahkan menurut penuturan disampaikan oleh Plh Ketua KPU RI, Ilham Saputra, kinerja KPU selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mendapatkan apresiasi banyak pihak.
"Proses kinerja KPU dalam pelaksanaan tahapan yang transparan dalam pemilu dan pemilihan ini banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak," ungkap Ilham dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.
Perhatian Lebih untuk Pemilih Disabilitas
Dalam dua dekade ini, isu disabilitas tak pernah terlewatkan pada substansi pembahasan pelayanan publik bagi kelompok rentan dalam setiap masa kampanye pemilu. Hal yang melatarbelakangi adalah adanya momentum politik pada 2014 yaitu kesepakatan Piagam Suharso.
Para aktor organisasi disabilitas memprakarsai kontrak politik dengan Presiden Jokowi untuk menandatangani piagam yang berisi tiga poin utama sebagai upaya pemenuhan hak disabilitas yaitu memperjuangkan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak disabilitas.
Komitmen ini kemudian dimanifestasikan melalui terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meski implementasi kebijakannya perlu dievaluasi, pengaturannya mengakomodasi berbagai hak sipil dan hak politik untuk menjadi agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak disabilitas.
Oleh karena itu, gagasan dan program setiap pemimpin terpilih harus berpihak dalam mewujudkan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak disabilitas secara berkelanjutan.
Baca Juga: Masuk di DPT Kota Solo, Jokowi Akan Nyoblos di TPS 12 Sumber
Berkurangnya Isu SARA
Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) kerap menjadi ancaman serta momok setiap jelang Pemilu berlangsung. Namun pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, hal tersebut berhasil teredam.
Penurunan isu SARA dalam pemilu sendiri tidak lepas dari keberhasilan Presiden Jokowi dalam merangkul setiap golongan. Di masa Presiden Jokowi, nyaris tak ada golongan mayoritas yang mengintimidasi kelompok minoritas.
Terlebih dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi memang selalu mengingatkan setiap pihak untuk tak lagi termakan akan politik identitas yang sarat akan pelanggaran SARA setiap menjelang berlangsungnya Pemilu.
"Saya kira Pemilu ini adalah kontestasi gagasan, kontestasi hasil kerja, kontestasi prestasi, kontestasi rekam jejak. Saya kira (penggunaan isu SARA dan fitnah) tidak mendewasakan, tidak mematangkan demokrasi kita," jelas Presiden Jokowi terkait isu SARA yang acap kali muncul jelang Pemilu.
Dengan serangkaian prestasi yang berhasil ditorehkan Presiden Jokowi di bidang Pemilu membuat tak heran apabila mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas selama kepemimpinannya. Hal tersebut terlihat dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Poltracking belum lama ini.
Ternyata, tingkat kepuasan masyarakat amatlah tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Bahkan, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 86,5 persen!
Rinciannya, 17,4 persen responden menyatakan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Adapun 69,1 persen responden mengaku cukup puas.
Sementara itu, 11,2 persen responden menyatakan kurang puas dan 1,5 persen sangat tidak puas. Sebanyak 0,8 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
Untuk mendapatkan data tersebut, Poltracking melakukan survei pada 8 hingga 14 September 2024. Jumlah responden menyentuh 1.200 dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Kini jelang paripurnanya kepemimpinan Presiden Jokowi, sangat layak bahwa masyarakat Indonesia merasa puas dengan apa yang selama dipimpin pria berusia 61 tahun tersebut. Kini Presiden Jokowi akan menyelesaikan tugasnya dan perasaan tenang serta keyakinan tinggi bahwa Indonesia Emas 2045 bukan hanya angan-angan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Amatan