INDOZONE.ID - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa belum ada rapat terbatas (ratas) yang membahas wacana pemberian subsidi KRL Commuter Line Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Kami belum, belum. Kan biasanya ada ratasnya, dan biasanya kan kami mengikuti," ujar Erick di Jakarta, Senin (2/9/2024).
Erick menambahkan belum mengetahui detail mengenai rencana kebijakan tersebut. Hingga saat ini, pihak PT KAI (Persero) juga belum memberikan laporan terkait.
Baca Juga: Erick Thohir Dampingi Presiden Jokowi dalam Apel Kehormatan dan Renungan Suci di IKN
"Saya enggak tahu, saya belum tahu," kata Erick.
Erick menekankan bahwa Kementerian BUMN, meskipun membawahi PT KAI, bukanlah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan subsidi berbasis NIK.
Kebijakan tersebut merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick menambahkan, jika kebijakan itu akhirnya diterapkan, Kementerian BUMN akan menjalankannya dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau memang ada kebijakan seperti itu, saya rasa harus duduk bersama, dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah. Karena kami kan bagian dari pemerintah," ucapnya.
"Kita berharap ada transparansi yang disepakati oleh Kementerian yang mengambil kebijakan dan Menteri Keuangan dan kami (Kementerian BUMN)," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL pada tahun 2025 masih dalam tahap wacana.
Menurut Budi, studi sedang dilakukan untuk memastikan subsidi transportasi publik hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Namun, ia menekankan bahwa semua opsi masih dalam pertimbangan dan belum ada keputusan final.
Wacana pemberian subsidi KRL berbasis NIK ini telah menjadi topik hangat di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Semua ini bermula dari laporan yang mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diserahkan pemerintah kepada DPR untuk pembahasan.
Dalam dokumen tersebut, anggaran subsidi PSO kereta api ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi, termasuk KRL Jabodetabek.
Baca Juga: Anggota DPR Apresiasi Transparansi Erick Thohir dalam Pengelolaan BUMN
Salah satu upaya perbaikan yang direncanakan adalah perubahan sistem pemberian subsidi pada tahun mendatang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara