Satpol PP Kabupaten Tangerang Segera Tertibkan Bangunan Liar di Karawaci CBD

Ilustrasi Satpol PP tertibkan bangunan liar

INDOZONE.ID - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupatent Tangerang akan segera melakukan penertiban terhadap sejumlah bangunan liar di Kawasan Karawaci Central Business District (CBD).

Namun, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana mengatakan, pihaknya masih membutuhkan surat resmi sebagai payung hukum penertiban tersebut.

"Kami akan segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun sebelum melakukan Tindakan, kamu perlu mendapat surat resmi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sebagai dasar hukum melakukan penertiban," kata Agus dalam pernyataannya, Selasa (6/8/2024).

Baca Juga: Satpol PP Bongkar Deretan Tenda Pencari Suaka di Depan Gedung UNHCR Jaksel

Menurutnya, pihaknya akan segera melakukan aksi langsung begitu surat tersebut diterima.

Adapun aksi yang dimaksud adalah survei lapangan, serta pendokumentasian bangunan yang akan ditertibkan.

"Setelah itu, baru kami akan menurunkan tim untuk melakukan penertiban," lanjutnya.

Baca Juga: Sebanyak 331 Lapak Pedagang Kaki Lima di Puncak Bogor Dibongkar Satpol PP

Pernyataan Kasatpol PP Kabupaten Tangerang ini mendapat respons positif dari PT Satu Setop Sukses (SSS), salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini.

Usman Muhamad, perwakilan dari tim kuasa hukum PT SSS, berharap masalah bangunan liar di Kabupaten Tangerang ini dapat segera teratasi, hingga lingkungan menjadi lebih tertib dan teratur.

Ilustrasi Satpol PP

Terlebih, ada sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam persoalan ini. Mulai dari aksi pemagaran kembali tanah fasos fasum yang telah diajukan permohonan penyerahannya sejak tahun 2007 dan 2013, hingga penghentian pembongkaran bangunan liar di atas tanah proyek Karawaci CBD secara misterius.

Usman menjelaskan, pada 2012 dan 2015, Bupati Tangerang telah menerbitkan 'Surat Perintah Bongkar' untuk bangunan-bangunan liar di areal proyek Karawaci CBD yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Namun, pembongkaran selalu terhenti di tengah jalan hingga tak pernah rampung. Bahkan, saat bangunan tersisa 20 unit, pembongkaran dihentikan oleh Kepala Satpol PP Pemkab Tangerang saat itu.

"Kami mendesak agar langkah-langkah penertiban bangunan liar yang tidak memiliki IMB segera dilaksanakan tanpa ada penundaan lagi. Pengabaian terhadap masalah ini hanya akan memperburuk situasi dan merugikan pihak-pihak yang sah memiliki hak atas tanah tersebut," ujar Usman.

Untuk menyikapi permasalahan lahan secara keseluruhan, lanjut dia, PT. SSS seharusnya mengirimkan surat kepada Pemda Tigaraksa, yang ditujukan kepada Bupati dan Satpol PP, perihal bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca Juga: Update Kasus 20 Kg Sabu di Kosan Tangerang: 2 Pelaku Residivis, Sudah 3 Kali Dibui

Dari sana, mereka dapat mengajukan permohonan bantuan pengamanan untuk penertiban dan pembongkaran bangunan liar tersebut.

"PT. SSS tidak berencana untuk melakukan upaya gugatan pengadilan," katanya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana.

Untuk diketahui, PT SSS telah mendapatkan Izin Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BPN Kabupaten Tangerang dan SK Izin Lokasi dari Bupati Tangerang, pada 2012.

Pada 2013, PT SSS telah membebaskan tanah luas 6,6 Ha sesuai dengan SK Izin Lokasi Bupati Tangerang tersebut. Kemudian, pada 2014 PT SSS telah menunjuk PT Pandega Desain Weharima (PDW) untuk membuat masterplan di tanah tersebut. Siteplan untuk Proyek Karawaci CBD tersebut telah diterbitkan oleh Pemkab Tangerang pada tanggal 9 Juli 2015.

PT SSS kemudian menunjuk kontraktor PT PP (Persero) untuk melaksanakan pembangunan tahap pertama proyek Karawaci CBD pada 2015. Kontrak senilai Rp392 miliar telah disepakati, dan uang muka pertama sejumlah Rp2,75 miliar pun telah dibayarkan.